DPR Desak TNI Pecat dan Pidanakan Oknum Penganiaya Enam Santri di Pangandaran

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendesak TNI menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan dan proses hukum pidana terhadap anggotanya yang diduga melakukan intimidasi serta kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Pangandaran, Jawa Barat.

Desakan itu disampaikan Abdullah menyusul insiden yang terjadi pada Kamis (12/11/2026) malam. Ia menilai tindakan kekerasan terhadap para santri tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran disiplin biasa, melainkan harus diproses melalui jalur hukum.

Baca Juga

2 hari  lalu

Gugatan soal Suket SMA Gibran Gugur, PTUN Jakarta Hentikan Persidangan

15 Afrizal Ilmi

“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” kata Abduh sapaannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Sebagai informasi, peristiwa tersebut bermula ketika seorang anggota Yonif TP 336/MS berinisial Serda Herric Chois Buiswarin (HCB) mendatangi lingkungan pesantren sekitar pukul 01.00 WIB. Kedatangannya disebut untuk menemui pimpinan ponpes.

Namun, saat diarahkan menuju kediaman Kiai Utay, yang bersangkutan justru berbalik arah dengan alasan bokongnya terasa panas. Ia kemudian masuk ke ruangan tempat para santri mengaji tanpa melepas sepatu.

Baca Juga

4 hari  lalu

KPK Dalami Aturan Internal PT Summarecon dalam Kasus Suap HGB

37 Afrizal Ilmi

Situasi berlanjut ketika oknum tersebut memasuki asrama putra dan diduga melakukan pemukulan terhadap sejumlah santri. Akibatnya, enam santri dilaporkan menjadi korban.

Ia bahkan disebut berupaya masuk ke asrama putri, tetapi aksinya berhasil dicegah setelah para santriwati bersama-sama menutup dan menghadang pintu.

Sekitar 30 menit berselang, oknum tersebut kembali melakukan intimidasi. Kali ini, seorang santriwati didesak untuk memberikan nomor telepon pribadinya. Ketika permintaan itu ditolak, ia diduga mengancam santriwati tersebut agar menyerahkan nomor telepon jika ingin selamat.

Atas seluruh rangkaian tindakan tersebut, pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Karena itu, Abduh meminta dugaan tersebut turut menjadi bagian dari materi pemeriksaan oleh pihak TNI.

Menurutnya, insiden ini harus menjadi momentum bagi TNI untuk mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan terhadap prajurit. Ia juga mendorong pemeriksaan tes urine secara berkala sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba maupun zat berbahaya lainnya.

“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” ujar Abduh.

Selain mendesak penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat, legislator dari Fraksi PKB itu juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak TNI dan pengelola pesantren untuk memastikan pemulihan kondisi para korban.

Pasalnya kata Abduh, enam santri yang menjadi korban kini dilaporkan mengalami ketakutan dan tekanan psikologis. Bahkan, tiga orang di antaranya memilih pulang dari pesantren pada malam kejadian.

Menurut Abduh, pemulihan tidak boleh hanya difokuskan pada korban yang mengalami kekerasan fisik, tetapi juga perlu diberikan kepada santri lain yang turut mengalami ketakutan akibat insiden tersebut.

“Saya minta seluruh korban dan santri mendapatkan pemulihan dari dampak peristiwa ini. Negara harus hadir dan memastikan seluruh biaya pemulihan, baik fisik maupun psikologis, ditanggung. Ini merupakan bentuk zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren,” pungkasnya.

Untuk itu, Abduh menegaskan, pesantren harus tetap menjadi ruang pendidikan yang aman dan nyaman bagi para santri. Karena itu, segala bentuk intimidasi dan kekerasan, baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal, tidak boleh dibiarkan.