Soal Dugaan Kebocoran Ekspor Batubara Sekitar Rp340 Triliun, Negara Terancam Rugi Besar

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menyoroti dugaan kebocoran ekspor batubara akibat praktik mis-invoicing hingga US$20 miliar atau sekitar Rp340 triliun (kurs Rp17.000 per dolar AS).

Menurutnya, permasalahan ini bukan sekedar masalah administrasi perdagangan, melainkan ancaman nyata terhadap penerimaan negara dan keadilan fiskal, sehingga perhatian serius dari pemerintah

Baca Juga

3 hari  lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Menkeu Tegaskan Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat

82 Azis Arriadh

“Jika dugaan ini benar, yang hilang bukan hanya devisa ekspor, tetapi juga pajak, royalti, dan ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Amin, pada Senin (27/4/2026).

Sebagai informasi, mis-invoicing adalah praktik manipulasi nilai transaksi ekspor melalui pelaporan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya.

Dalam kasus batubara, perusahaan menjual komoditas ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga murah dalam dokumen, lalu dijual kembali ke pembeli akhir dengan harga pasar yang lebih tinggi.

Baca Juga

2 hari  lalu

Rupiah Melemah Terhadap Dolar, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

62 Dhanis Iswara

Skema ini membuat laba yang seharusnya tercatat di Indonesia justru dipindahkan ke luar negeri. Akibatnya, pendapatan pajak badan yang diterima di Indonesia menjadi lebih kecil, royalti menurun, dan hasil ekspor tidak optimal masuk ke dalam negeri.

“Batubara diambil dari bumi Indonesia, tapi keuntungan besarnya justru tercatat di negara lain. Ini yang harus dihentikan,” tegas Amin.

Indonesia lanjut politisi PKS ini, merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Oleh karena itu, setiap celah manipulasi harga dan volume akan berdampak langsung pada APBN.

Amin menjelaskan, jika dari dugaan potensi kerugian US$20 miliar negara tersebut kehilangan pendapatan sebesar 15–25 persen dari kombinasi royalti, pajak, dan pungutan lainnya, “maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai US$3–5 miliar atau sekitar Rp51 triliun hingga Rp85 triliun per tahun,” tambah Amin.

Menurutnya, nilai sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk membangun sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, memperkuat bantuan sosial, hingga mempercepat pembangunan di daerah penghasil tambang.

Untuk itu, Amin meminta pemerintah segera melakukan pembenahan secara menyeluruh agar praktik serupa tidak terulang dan negara tidak terus kehilangan potensi penerimaan dari komoditas unggulan.

Amin mendesak bahwa negara tidak boleh kalah canggih dari praktik manipulasi perdagangan internasional. Ketika masyarakat patuh membayar pajak, pemerintah wajib memastikan tidak ada kebocoran besar dari sektor sumber daya alam.

“Setiap dolar yang hilang dari ekspor batubara berarti berkurangnya anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengawasan sektor ini harus diperkuat secara serius, termasuk dengan mempertimbangkan rejeki nomplok pajak untuk komoditas ekspor yang menikmati keuntungan besar,” pungkasnya.