Pengadu Tak Lengkapi Berkas, Laporan Etik Anggota DKPP M Tio Aliansyah Resmi Gugur

TODAYNEWS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap salah satu anggotanya, M Tio Aliansyah, resmi gugur. Keputusan ini diambil lantaran pihak pengadu tidak memenuhi kelengkapan berkas administrasi hingga batas waktu yang ditentukan.

Kasus ini mencuat setelah adanya aduan dari masyarakat terkait keterlibatan M Tio Aliansyah dalam penerbangan fasilitas helikopter milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fasilitas tersebut digunakan saat menghadiri sebuah kegiatan di Cianjur, Jawa Barat, pada 25 Januari 2024 lalu.

Baca Juga

1 hari  lalu

Hadapi Puncak El Nino, Sumail Abdullah Pertanyakan Kecukupan Anggaran Karhutla Rp2,2 Triliun

49 Dhanis Iswara

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menjelaskan bahwa pihak DKPP telah melakukan verifikasi administrasi dan memberikan kesempatan kepada pihak pengadu untuk melengkapi berkas persyaratan. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, syarat tersebut tidak kunjung dipenuhi.

“Menurut ketentuan, satu aduan yang dinyatakan belum memenuhi syarat secara administrasi, DKPP memberitahukan kepada pengadu dengan batas waktu 7 hari. Lalu kalau itu kemudian tidak dilengkapi, maka status hukum aduan itu adalah gugur,” kata I Dewa kepada wartawan dalam kegiatan media gathering di Cisarua, Bogor, Kamis (2/6/2026).

I Dewa menambahkan bahwa DKPP telah mengirimkan pemberitahuan resmi secara patut kepada pengadu.

Baca Juga

23 jam  lalu

Legislator Dorong BP2MI Perluas Sosialisasi Program SMK Go Global hingga Luar Jawa

47 Dhanis Iswara

Akan tetapi, karena tidak ada respons untuk melengkapi berkas dalam kurun waktu 7 hari tersebut, DKPP menggelar rapat pleno dan memutuskan status aduan tersebut gugur.

“Namun, kami telah membalas secara patut, dan dalam hal ini pengadu tidak melengkapi. Oleh karena itu, berdasarkan pleno kami, dinyatakan gugur, begitulah aturannya,” tegasnya.

Merespons simpang siur pemberitaan di sejumlah media, I Dewa menekankan bahwa DKPP bersikap sangat berhati-hati dalam menangani setiap aduan guna menjaga keadilan bagi pihak pengadu maupun teradu.

Ia juga menggarisbawahi bahwa dalam hal perkara, DKPP harus memosisikan diri secara pasif. Lembaga ini tidak boleh mendorong seseorang untuk mengadu, tetapi juga tidak boleh melarang masyarakat untuk melapor.

“Jadi yang dipastikan oleh DKPP dan ini sudah menjadi komitmen kami adalah bagaimana semua itu ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pedoman beracara DKPP,” tuturnya.

Adapun I Dewa menjelaskan bahwa penanganan perkara di DKPP sendiri dipandu oleh regulasi yang ketat, di antaranya Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 beserta perubahannya, serta Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 beserta perubahannya.

Saat ini, beberapa aduan lain yang telah melewati proses persidangan kemarin masih terus berjalan. I Dewa meminta publik untuk bersabar menunggu hasil akhir dari proses yang sedang berjalan.

“Jadi ini masih dalam proses, pada saatnya tentu DKPP akan membacakan putusannya secara terbuka,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya M Tio Aliansyah diadukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) atas dugaan pelanggaran kode etik ke Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat Rabu (20/5/2026).

Perwakilan AMPD Hazero menyebutkan pihaknya menemukan Tio dalam perjalanan bersama Anggota KPU RI Parsadaan Harahap ke Cianjur menumpangi helikopter oleh penyedia jasa private jet.

“Pada 25 Januari 2024 Tio pergi bersama-sama dengan anggota KPU RI Parsadaan Harahap ke Cianjur menggunakan helikopter yang kini juga tengah dipersoalkan pihak lain di DKPP,” ujar Hazero kepada awak media, Kamis (21/5).

Dia mengatakan bahwa Tio yang berstatus sebagai anggota DKPP seharusnya menjaga muruah lembaga penegak etik penyelenggara pemilu.

Terlebih lagi, kata Hazero, helikopter tersebut menjadi fasilitas KPU RI setelah disewa melalui vendor yang sama dengan private jet bermasalah.

Untuk itu, AMPD, kata Hazero, memandang perlu adanya langkah tegas dan transparan dari Ketua DKPP RI Heddy Lugito untuk menindaklanjuti aduannya.

“Kami meminta Ketua DKPP RI Heddy Lugito memecat Tio. Jika mendiamkan, sama saja melindungi,” tandasnya.