Kasus Yovita Harus Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Terhadap Perempuan

TODAYNEWS.ID – Kasus kekerasan yang menimpa Yovita menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Umum Garnita Malahayati Partai NasDem, Andina Thresia Narang.

Ia menegaskan bahwa insiden kelam ini harus dijadikan alarm keras bagi seluruh lapisan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Minta Modul Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dievaluasi Total

73 Dhanis Iswara

Menurut Andina, perhatian publik saat ini wajib diprioritaskan pada upaya pemulihan korban secara menyeluruh, baik dari aspek fisik maupun psikis. Ia juga menuntut agar proses hukum berjalan dengan berpihak pada keadilan bagi korban.

“Kasus yang dialami Yovita tidak boleh berhenti hanya sebagai pemberitaan. Ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen negara dalam melindungi setiap perempuan dari segala bentuk kekerasan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kepada perempuan lain di Indonesia,” kata Andina dalam keterangan yang diterima, Senin (29/06/2026).

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum yang sangat memadai untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Baca Juga

6 hari  lalu

DPR Dorong Komidigi-Polri Bentuk Tim Khusus Berantas Judol Piala Dunia

89 Akbar Budi

Beberapa di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kedua regulasi tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelaku sekaligus menjamin hak-hak korban, termasuk perlindungan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis dan sosial, restitusi, serta penanganan yang berperspektif korban.

Untuk itu, Andina menekankan bahwa proses hukum terhadap pelaku harus berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan efek jera.

“Saya berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas bukan hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa negara tidak memberikan ruang bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap perempuan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Andina juga mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk tidak takut bersuara apabila mengalami ataupun menyaksikan tindakan kekerasan.

“Perempuan harus berani speak up. Setiap laporan adalah langkah penting untuk menghentikan siklus kekerasan dan mencegah semakin banyak korban. Negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat harus menjadi ruang yang aman bagi perempuan untuk mencari keadilan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andina tidak memungkiri bahwa budaya menyalahkan korban (victim blaming) masih menjadi tembok besar dalam penyelesaian kasus kekerasan.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama meruntuhkan stigma tersebut agar korban merasa aman untuk melapor tanpa takut diintimidasi.

Andina mengingatkan bahwa penyelesaian kasus ini tidak boleh dianggap selesai hanya ketika pelaku berhasil diringkus oleh polisi. Perlindungan dan pemulihan jangka panjang untuk korban justru menjadi poin yang krusial.

“Kasus Yovita harus tetap berfokus pada perlindungan korban secara menyeluruh, termasuk pemulihan kondisi psikologis dan fisiknya. Trauma akibat kekerasan tidak selesai hanya dengan ditangkapnya pelaku,” ujarnya.

“Negara harus memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan sosial agar dapat kembali menjalani kehidupannya dengan aman dan bermartabat,” tambah Andina.

Menutup pernyataannya, Andina mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong-royong menciptakan ruang publik maupun domestik yang aman bagi perempuan.

“Setiap perempuan berhak hidup tanpa rasa takut. Perlindungan terhadap perempuan adalah tanggung jawab bersama. Saya berharap kasus Yovita menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk memperkuat keberanian korban bersuara, memperkuat perlindungan negara, dan memastikan setiap pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang adil sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.