Jakarta – Belum lama ini, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara soal calon presiden (capres) yang akan bertarung di Pemilu 2024 mendatang. SBY mengaku tidak percaya apabila para calon pemimpin bangsa harus dipersiapkan khusus oleh pihak-pihak tertentu.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi berharap SBY tidak terlalu jauh bicara terkait capres yang akan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang.
“SBY minta negara jangan masuk terlalu jauh dalam pencalonan Presiden. Beliau mencontohkan bahwa dirinya saat akan mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden, tidak mempersiapkan calon pemimpin berikutnya,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Jumat (13/1/2023).
Teddy menyampaikan, dari pernyataan tersebut ada beberapa hal yang wajib diluruskan.
“Pertama, SBY bicara negara atau pribadinya? Mungkin maksud SBY dia sebagai kelembagaan negara tidak mencalonkan Presiden. Tentu saja tidak, karena berdasarkan konstitusi, yang berhak mencalonkan Presiden adalah partai politik peserta Pemilu. Partai politik peserta Pemilu bukan lembaga negara,” papar dia.
Kedua, lanjut Teddy, sebagai pribadi, jelas bahwa SBY dengan partai yang dipimpinnya ikut Pemilu dan ikut mencalonkan Presiden.
“Artinya beliau secara pribadi mempersiapkan calon Presiden. Hal ini bertentangan dengan pernyataannya, jika pernyataannya menjelaskan dirinya sebagai pribadi,” terang dia.
“Dari hal ini, sebenarnya SBY mau menyampaikan pesan apa? Yang mau dipermasalahkan itu apa? yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena memang tidak ada sama sekali kewenangan negara dalam mencalonkan Presiden,” jelas Teddy.
Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara soal calon presiden (capres) yang akan bertarung di Pemilu 2024. SBY mengaku tidak percaya bila para calon pemimpin bangsa harus dipersiapkan khusus oleh pihak-pihak tertentu.
“Saya tidak percaya pemimpin itu harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu. Secara demokrasi, itu akan meredam mereka yang ingin menjadi pemimpin,” kata SBY seperti dalam rekaman video yang dibagikan oleh Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bachta, Jumat (13/1/2023).
SBY melanjutkan, seharusnya negara memberikan ruang yang adil kepada semua pihak bila ingin maju sebagai capres di 2024. Bahkan lebih baik, menurut dia, pemerintah tidak masuk terlalu jauh untuk mengatur pencalonan seseorang.
“Willing to compete, meningkatkan kapabilitas, meningkatkan elektabilitas, dan yang penting negara memberi ruang yang sama, ruang yang adil, tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga mengganggu fairness, keadilan bagi siapa pun yang hendak mencalonkan sesuatu,” ujar SBY.
Selain itu, lanjut dia, rakyat juga memiliki hak yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Tugas negara harus memberikan kesempatan kepada siapa pun yang ingin maju sebagai pemimpin.
SBY juga mengingatkan kepada seluruh penyelenggara Pemilu agar berlaku adil kepada siapapun. Baik yang memiliki hak suara maupun yang akan dipilih nanti oleh rakyat.
“Pemilih ini memiliki hak, yang berdaulat rakyat, KPU itu penyelenggara. Jadi yang punya gawe, yang punya hajat ini rakyat Indonesia, mereka ada memiliki dua hak, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Negara kita harus memberikan kesempatan siapa pun yang ingin menggunakan haknya untuk dipilih dan menggunakan haknya untuk memilih,” tutur dia.
Oleh karena itu, besar harapan SBY agar semua pihak yang ada di balik Pemilu 2024 nanti baik pemerintah maupun penyelenggara harus membuat pesta demokrasi ini secara jujur adil,
“Sehingga kalau ditanya, saya misalkan apakah ini waktunya saya menjelang mengakhiri sebagai presiden, menurut saya harus mempersiapkan itu,” ucap SBY. (sat)