x

Revisi UU Pemilu Inisiasi Baleg

waktu baca 2 menit
Rabu, 16 Apr 2025 13:55 460

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu yang menginisiasi adalah Baleg, bukan Komisi II DPR RI.

“Jadi tanyanya di Baleg,” katanya kepada wartawan di Gedung Bawaslu RI, mengutip Rabu (16/4/2025). Namun, ia berharap bahwa pembahasan Revisi UU Pemilu bisa kembali ke Komisi II.

“Kita di Komisi II berharap dan sudah bekerja agar RUU Pemilu untuk mengubah UU 7/2017 itu yang menginisiasi Komisi II, itu harapan kita,” ujarnya.

Ia mengungkapkan Revisi UU Pemilu nantinya akan dipaketkan dengan Undang-Undang Pilkada dan Partai Politik.

“Ada pemikiran materi itu ditambah dengan Pilkada dan ditambah dengan partai,” katanya.

Ia membantah soal kabar Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda) akan masuk ke Undang-Undang Paket Politik.

“Kelihatannya tidak termasuk, karena tidak masuk dalam rumpun pemilu. Dia (UU Pemda) rumpun struktur pemerintahan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu belum mencapai putusan final.

Ia mengatakan, RUU Pemilu baru bisa disahkan ketika ada keputusan final dalam agenda rapat pimpinan (Rapim) atau Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“RUU Pemilu yang kita bicarakan pada hari ini itu sama sekali belum diputuskan di Rapim maupun Bamus DPR RI,” katanya mengutip pada Sabtu (15/3/2025).

Ia menilai, keputusan Rapim dan Bamus itu sangat penting dalam menentukan nasib revisi UU Pemilu ini masuk prolegnas.

Ia mengungkapkan bahwa Komisi II DPR telah mengusulkan program legislasi periode tahun 2024-2029 untuk merevisi sejumlah undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Kepemiluan, dan UU MD3.

“Yang waktu itu kami usulkan dalam bentuk Omnibus Law,” pungkasnya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA