x

Kasus Penyadapan Presiden: Irjen Eko Hadi Dihentikan

Laporan: Akbar Budi Prasetia

waktu baca 2 menit
Selasa, 17 Nov 2026 19:34 1

TODAYNEWS.ID – Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) terbukti melalukan pelanggaran dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Atas perbuatannya itu, Irjen Eko Hadi diberhentikan.

“Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko usai sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Diinformasikan, Eko Hadi merupakan salah satu tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Eko Hadi, Bareskrim Polri juga menetepakan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka.

Dalam pengembangan kasus yang dilakukan, Bareskrim kembali menetapkan satu orang tersangka yakni Irjen Slamet Uliandi.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto saat konferensi pers di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa SU merupakan Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri dan juga pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri periode 2010-2019.

SU dalam hal ini bertindak sebagai pemberi izin kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) dalam penghapusan data penyadapan.

Ia mengatakan bahwa pada awal Oktober 2026, tersangka ASN meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU.
“Tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” katanya.

Tersangka SU dijerat dengan tiga pasal di antaranya Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara 6 tahunn dan Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan ancaman penjara selama 8 tahun.

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA