x

FFI Adukan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI

Laporan: Afrizal Ilmi

waktu baca 4 menit
Selasa, 17 Nov 2026 20:01 1

TODAYNEWS.ID — Federasi Futsal Indonesia (FFI) mengadukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan keputusan PSSI menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) FFI.

Laporan itu ditandatangani Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil KLB 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar. Melalui pengaduan tersebut, FFI meminta Komite Etik melakukan pemeriksaan independen terhadap tindakan Erick Thohir dan Yunus Nusi.

FFI menilai penerbitan SK tersebut perlu diuji dari sisi kepatuhan terhadap prosedur organisasi, integritas tata kelola, serta batas kewenangan pejabat PSSI.

Dalam laporannya, FFI menegaskan pengaduan tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi pihak tertentu ataupun menghalangi mekanisme demokrasi organisasi. FFI menyatakan tetap terbuka terhadap penyelenggaraan KLB apabila memiliki dasar dan memenuhi persyaratan yang sah.

Namun, FFI mempersoalkan proses pengambilalihan kepemimpinan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA.

Setidaknya terdapat empat persoalan utama yang diminta untuk diperiksa Komite Etik PSSI.

Pertama, FFI mempersoalkan dasar kewenangan PSSI dalam mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028. Menurut FFI, SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 tidak merujuk pada pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan tersebut.

FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI. Ketentuan tersebut, menurut FFI, menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota pada mekanisme kongres asosiasi masing-masing.

Kedua, FFI menyoroti tidak adanya pemanggilan dan kesempatan memberikan klarifikasi sebelum keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan.

FFI menilai keputusan tersebut diambil tanpa memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI.

Selain itu, FFI mempersoalkan tidak adanya tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.

FFI juga menilai Sekretariat Jenderal PSSI tidak menjalankan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui pembentukan tim ad hoc sebagaimana diatur Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.

Ketiga, FFI meminta Komite Etik mengusut dugaan konflik kepentingan dalam Rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026.

FFI menyebut adanya informasi mengenai oknum anggota Exco PSSI yang juga merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi. Oknum tersebut diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan surat permohonan KLB FFI.

Pihak yang diduga terlibat tersebut juga disebut ikut mengambil keputusan dalam rapat Exco PSSI tanpa mendeklarasikan potensi konflik kepentingan. FFI meminta dugaan tersebut diperiksa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2)  lStatuta PSSI.

Keempat, FFI mempersoalkan penunjukan Plt Ketua FFI oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat untuk menyelenggarakan KLB pemilihan kepengurusan FFI.

Menurut FFI, keputusan tersebut berpotensi mengambil alih mekanisme internal organisasi dan mengganggu independensi asosiasi anggota. FFI merujuk Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI mengenai prinsip kebebasan asosiasi anggota dari campur tangan pihak ketiga.

Michael Victor Sianipar menegaskan FFI tidak menolak dinamika demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB. Namun, seluruh proses harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama,” tegas Michael dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Michael juga menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap asosiasi anggota PSSI lainnya.

Dia mengaku menerima komunikasi dari sejumlah asosiasi anggota PSSI yang mempertanyakan penerbitan SK tersebut. Menurut Michael, persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan FFI, tetapi juga kepastian hukum dan mekanisme pengawasan di tubuh PSSI.

“Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga,” kata Michael.

“Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tambah Michael.

Dalam pengaduan tersebut, FFI meminta Komite Etik membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa persoalan tersebut secara independen. Permintaan itu merujuk Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI.

FFI juga meminta pemeriksaan terhadap dokumen Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, verifikasi 48 surat permohonan KLB, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait secara objektif dan transparan.

Permintaan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI yang menyebut Komite Etik sebagai badan yudisial independen dengan keputusan yang tidak dapat diintervensi organ PSSI lainnya.

Sebagai bagian dari pengaduan, FFI turut menyampaikan tembusan laporan secara resmi kepada FIFA dan AFC. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola organisasi olahraga yang mengedepankan integritas dan kepatuhan terhadap aturan internasional.

 

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA