Laporan: Asep Awaludin
Acara pengukuhan tiga guru besar UPI di Gedung Ahmad Sanusi, Selasa (17/11). (Todaynews.id) TODAYNEWS.ID – Tiga guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) resmi dikukuhkan dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung Ahmad Sanusi, Selasa (17/11/2026).
Tiga guru besar yang dikukuhkan tersebut adalah Prof. Dr. Ahmad Samsudin dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prof. Agus Mahendra dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, serta Prof. Juliana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis.
Dengan penambahan ini, total guru besar di UPI kini mencapai sekitar 235 orang. Jumlah tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Guru Besar UPI Prof. Dadang Sunendar, M.Hum.
Rektor UPI Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. mengungkapkan rasa syukurnya atas bertambahnya jumlah guru besar ini. Menurutnya, pencapaian tersebut turut memperkuat penguatan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan UPI.
“Kalau dari sisi jumlah itu sudah melebihi 10 persen. Tapi bagi kita kan sebetulnya ingin lebih banyak lagi, karena ada 340 lebih calon guru besar yang perlu kita dorong supaya terus bisa maju ke tahapan guru besar,” ujarnya usai acara pengukuhan.
Selain penambahan guru besar, Didi juga memberikan penjelasan terkait kelanjutan pembangunan gedung mangkrak yang sempat dikaitkan dengan isu dugaan kasus korupsi. Ia memastikan bahwa pihak universitas telah mengantongi izin resmi dari kementerian serta Kejaksaan Tinggi untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan gedung tersebut.
“Tentu kita saat ini sudah mendapatkan izin dari kementerian dan juga dari Kejati untuk menyelesaikan gedung itu. Karena gedung itu kalau tidak dilanjutkan, itu akan terus rusak, dan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan tidak bisa memanfaatkannya untuk keperluan Tridharma perguruan tinggi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak universitas saat ini tengah bekerja sama dengan tim teknis untuk mengevaluasi bagian bangunan yang perlu diperkuat, ditambah, maupun diperbaiki. Proses perencanaan ke depan juga akan melibatkan perencana baru, pengawas baru, serta mekanisme tender baru dengan menggandeng Kejati dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengawal setiap langkah pengerjaan.
“Target saya pribadi, di tahun 2027 ini sudah ada mulai pergerakan, apakah itu tender atau yang lainnya, dan mudah-mudahan di tahun 2027 itu bisa selesai, gedung ini bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan,” tambahnya.
Komitmen Tegas Zero Tolerance terhadap Kekerasan Seksual
Dalam kesempatan yang sama, Didi menegaskan komitmen institusi dalam menerapkan kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut berlaku bagi siapa saja, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan.
“Tentu kita tidak menolerir sekecil apapun kekerasan seksual, bagi siapapun, apakah itu dosen, mahasiswa, ataupun tenaga kependidikan. Dan kita sudah punya regulasinya,” tegas Prof. Didi.
Bagi pelanggar dari kalangan mahasiswa, penanganan diserahkan melalui komisi disiplin, sementara pelanggar dari unsur dosen akan ditangani oleh komisi etik. Sebagai bentuk ketegasan, pihak universitas telah mengusulkan pemecatan terhadap beberapa oknum dosen terutama berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan pelanggaran berat terkait pelecehan seksual.
“Saat ini sebagai contoh kita sudah ada beberapa dosen yang kita usulkan ke kementerian untuk diberhentikan, terutama yang PNS, karena memang terbukti melakukan pelanggaran, terutama terkait dengan pelecehan seksual. Tidak ada tolerir, zero tolerance bagi kami,” pungkasnya. ***
Editor: Azis Arriadh