Laporan: Azis Arriadh
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: ANTARA TODAYNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam RAPBD 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pinjaman itu akan dipadukan dengan dana bagi hasil (DBH).
Pramono memperkirakan kebutuhan pembiayaan tersebut mencapai Rp7,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp3 triliun direncanakan berasal dari dana bagi hasil, sementara sisanya akan dipenuhi melalui pinjaman.
Rencana tersebut dibahas saat Pramono menerima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui rencana pinjaman itu secara prinsip.
Tito mengatakan Kemendagri akan segera menerbitkan rekomendasi yang menjadi salah satu syarat bagi PT SMI untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah. Ia juga menyebut pemotongan dana bagi hasil yang belum dibayarkan pemerintah pusat sebagai salah satu opsi pembayaran pinjaman.
Pemprov DKI selanjutnya akan membahas perubahan skema pembiayaan itu dengan DPRD DKI Jakarta. Penyesuaian tersebut diperlukan agar rancangan anggaran 2027 dapat segera dituntaskan.
Pemprov dan DPRD DKI mulai menyiapkan opsi pinjaman dan dana bagi hasil ketika rencana penerbitan obligasi daerah masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Keduanya kemudian memilih dua sumber dana tersebut sebagai alternatif pembiayaan.
Pramono mengatakan Pemprov DKI tetap mengikuti keputusan Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Ia menyiapkan alternatif pembiayaan agar proyek pembangunan Jakarta tetap berjalan sesuai rencana.
“Jadi, di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita itu ada kebutuhan kurang lebih Rp7,5 triliun, yang Rp3 triliun nanti dari dana bagi hasil (DBH) dan yang Rp4,5 itu dari SMI,” jelas Pramono.
Pramono optimistis Jakarta sanggup membayar pinjaman tersebut. “Dari SMI-nya, tentunya bagi Jakarta, angka itu pasti bisa, kemampuan bayarnya lebih dari cukuplah Jakarta, dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.
“Sehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya,” tutur Pramono.
“Maka, kami sudah memutuskan apa yang menjadi keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali,” ungkap Pramono.
Tito menyebut pembangunan rumah sakit, pengembangan transportasi publik seperti LRT, dan penanganan banjir sebagai sejumlah program yang direncanakan menggunakan skema pembiayaan tersebut.
Editor: Azis Arriadh