Presma UMBARA Soroti Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggara Negara

TODAYNEWS.ID – Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA), M. Afif Zaelani, menegaskan pentingnya menghadirkan ruang dialog kebangsaan di tengah merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Hal tersebut disampaikannya dalam Simposium Kebangsaan bertajuk “Menarasikan Ulang Arah Negara di Tengah Krisis Kepercayaan Publik” yang digelar di Aula UMBARA, Bogor.

Menurut Afif, simposium ini merupakan hasil observasi terhadap dinamika nasional sekaligus konsolidasi internal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMBARA. Adapun forum ini dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam merespons situasi kebangsaan saat ini.

“Simposium ini bukan sekadar forum akademik, melainkan ruang dialektika untuk mengevaluasi berbagai kebijakan publik, memperkuat partisipasi demokratis, serta merumuskan perspektif kebangsaan yang berpijak pada kepentingan rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (30/6/2026).

Dalam pemaparannya, Afif menyoroti sedikitnya enam isu strategis yang dinilai memerlukan perhatian bersama seluruh elemen bangsa.

Soroti Stabilitas Ekonomi dan Nilai Tukar Rupiah

Fluktuasi nilai tukar rupiah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Pelemahan rupiah tidak hanya meningkatkan biaya impor, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi, hingga menggerus daya beli masyarakat.

“Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan ini bukan sekadar dinamika pasar keuangan, melainkan realitas pahit yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Afif.

Sorotan Terhadap Keterbatasan Lapangan Kerja Formal

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kesempatan kerja yang layak.

Banyak lulusan perguruan tinggi, menurutnya, masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan sesuai kompetensi, sementara sektor informal terus menjadi pilihan utama akibat terbatasnya lapangan kerja formal.

Adanya Ketimpangan Akses Pendidikan

Sektor pendidikan tidak luput dari perhatian. Ketimpangan akses, disparitas kualitas antarwilayah, serta belum optimalnya keterkaitan (link and match) antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

“Ketika pendidikan belum mampu menjadi instrumen mobilitas sosial secara merata, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pendidikan nasional,” ungkapnya.

Efektivitas Pengelolaan APBN

Di bidang tata kelola keuangan negara, Afif menyoroti pentingnya efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus dilaksanakan secara transparan, efisien, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Demokrasi Internal Partai Politik

Tidak hanya itu, demokrasi internal partai politik juga menjadi perhatian dalam simposium tersebut. Menurutnya, demokrasi tidak berhenti pada penyelenggaraan pemilu, melainkan harus tercermin dalam tata kelola internal partai melalui mekanisme partisipatif, regenerasi kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan yang inklusif.

Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis

Isu terakhir yang dibahas adalah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi agenda strategis pemerintah saat ini. Afif menilai program ini memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi dan membangun SDM. Namun, implementasinya di lapangan tetap wajib dikawal agar berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

Menurut Afif, berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan pada akhirnya bermuara pada satu persoalan mendasar, yakni menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, ia menilai kondisi tersebut harus dijawab melalui ruang-ruang dialog yang terbuka, berbasis argumentasi, data, dan semangat kebangsaan.

“Mahasiswa memiliki tanggung jawab historis sebagai kekuatan moral yang menjaga agar arah pembangunan nasional tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Untuk itu, ia berharap Simposium Kebangsaan ini dapat menjadi ruang refleksi kolektif untuk memperkuat literasi demokrasi, serta membangun kesadaran bahwa negara yang kuat hanya bisa diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipasi publik yang bermakna.

Afif menegaskan bahwa menarasikan ulang arah negara bukan berarti menegasikan negara, melainkan merupakan ikhtiar intelektual untuk memastikan perjalanan republik tetap berorientasi pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni keadilan sosial, demokrasi konstitusional, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Ketika arah itu dipertanyakan, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawal, mengoreksi, dan menguatkannya melalui cara-cara yang demokratis, konstitusional, dan berkeadaban,” pungkasnya.