Prabowo Tegaskan Pancasila Sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi Nasional

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Menkeu Purbaya Percaya Diri Pelemahan Rupiah Tak Ganggu APBN

67 Afrizal Ilmi

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik namun realitas yang terjadi justru rakyat seluruhnya belum sejahtera.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” kat Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa ekonomi Pancasila merupakan sistem yang berpihak pada kerakyatan demi menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru negeri. Ia juga menyebut bahwa fondasi ekonomi yang kuat sebetulnya sudah dirancang sejak awal kemerdekaan oleh para founding fathers bangsa.

Baca Juga

1 hari  lalu

Cegah Modus Baru TPPO, DPR Minta Imigrasi Perkuat Deteksi Dini di Bandara dan Perbatasan

62 Dhanis Iswara

“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Dan ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara menuturkan bahwa ekonomi berdasarkan Pancasila tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam pemenuhan gizi masyarakat hingga perlindungan pekerja.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa dalam ekonomi yang berlandaskan Pancasila, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok saja.

“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional tersebut, pemerintah terus memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.

“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.