Prabowo: Minimal 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membenahi tata kelola sumber daya alam (SDA) agar kekayaan Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memastikan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) harus dinikmati negara.

Baca Juga

2 hari  lalu

KPK Dalami Standar Tarif Cukai PT Djarum

23 Afrizal Ilmi

Selain itu, seluruh kegiatan ekspor akan diarahkan melalui satu pintu untuk mencegah manipulasi data komoditas yang dikirim ke luar negeri.

Untuk itu, Prabowo menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo, mengutip Sabtu (15/11/2026)

Baca Juga

3 hari  lalu

Budi Arie: Gibran Mundur dari Wapres

30 Akbar Budi

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan mineral dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, dia menilai hasil pengelolaannya selama ini belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional.

Karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki sistem pengelolaan ekonomi agar kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

Selain sektor pertambangan, Prabowo juga menyoroti pengawasan kegiatan ekspor. Dia menilai diperlukan mekanisme yang mampu memastikan seluruh komoditas yang dikirim ke luar negeri dilaporkan sesuai dengan jumlah sebenarnya.

Prabowo menginstruksikan agar kegiatan ekspor dilakukan melalui satu lembaga yang ditunjuk pemerintah. Dengan mekanisme tersebut, negara diharapkan dapat mengawasi arus komoditas secara lebih transparan dan mencegah praktik manipulasi laporan.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem ekonomi nasional yang dinilai selama ini menyimpang dari tujuan awal.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan milik rakyat sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” jelas Prabowo.