Laporan: Dhanis
Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026). Foto: BPMI Setpres/Kris TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dia mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan sumber daya alam Indonesia dieksploitasi, tetapi hasilnya justru lebih banyak mengalir ke luar negeri.
Prabowo menilai Indonesia memiliki kekayaan mineral dan sumber daya alam yang sangat besar. Potensi tersebut bahkan telah menarik perhatian bangsa-bangsa lain sejak ratusan tahun lalu.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Prabowo.
Menurut dia, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi sumber kemakmuran rakyat. Namun, praktik pengelolaan yang berjalan selama ini justru membuat hasil eksploitasi sumber daya alam tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.
Prabowo pun mengajak para pemimpin masyarakat, termasuk tokoh Muhammadiyah yang berada di berbagai daerah, untuk melihat langsung persoalan tersebut.
“Andalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” katanya.
Prabowo menegaskan pemerintah tengah berupaya memperbaiki sistem ekonomi yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pembenahan tersebut diarahkan untuk menyelamatkan kekayaan negara agar dapat dinikmati seluruh masyarakat.
Dia menyebut upaya tersebut juga berkaitan dengan cita-cita menghapus kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prabowo menilai perbaikan sistem ekonomi membutuhkan keberanian dari seluruh pemimpin politik. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik untuk mendorong koreksi terhadap berbagai penyimpangan.
“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” tutur Prabowo.
Dia juga mengingatkan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus kembali berpegang pada prinsip ekonomi kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Prabowo menyebut prinsip tersebut bukan gagasan pribadi, melainkan warisan pemikiran para pendiri bangsa yang harus menjadi pedoman dalam mengelola perekonomian nasional.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” pungkasnya.
Editor: Azis Arriadh