Prabowo Sebut Efisiensi Anggaran Bisa Hemat Rp400 Triliun, Daerah Bakal Dapat Tambahan Dana

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp400 triliun melalui efisiensi belanja barang dan jasa. Penghematan tersebut akan dialihkan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Desember 2026-Februari 2027

37 Dhanis

Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang besar. Namun, selama ini pengelolaan kekayaan negara dinilai belum optimal karena masih terjadi kebocoran anggaran dan praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa.

“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang ingin dibenahi pemerintah adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten.

Baca Juga

23 jam  lalu

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh Anak Relawan dan Petugas yang Gugur, hingga Pendidikan Tertinggi

12 Dhanis

Menurutnya, pola tersebut membuat barang dengan jenis, spesifikasi, dan kualitas yang sama dibeli dengan harga berbeda. Karena itu, pemerintah akan melakukan rasionalisasi dengan menyatukan sistem belanja agar lebih efisien.

“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya.

Prabowo menyebut total belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen berpotensi hilang akibat praktik markup atau penggelembungan harga.

“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prabowo memastikan hasil efisiensi anggaran akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya melalui penambahan dana bagi pemerintah daerah.

Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap provinsi. Sementara itu, setiap kabupaten akan memperoleh tambahan dana minimal Rp20 miliar.

“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” kata Prabowo.

Selain tambahan anggaran daerah, Prabowo menyebut efisiensi juga memungkinkan pemerintah memperluas program pembangunan, termasuk renovasi sekolah.

Prabowo mencontohkan, anggaran yang semula ditargetkan untuk memperbaiki 71 ribu sekolah tahun ini dapat ditingkatkan jangkauannya menjadi 88 ribu sekolah.

Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan desa nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan.

Sementara pada akhir 2027, pemerintah berharap dapat menambah 2.000 desa nelayan sebagai bagian dari program penguatan sektor perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir.

“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” pungkasnya.