Pengamat: Pesan SBY soal Negarawan Bukan Sindiran Khusus untuk Megawati dan Jokowi

TODAYNEWS.ID – Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai pentingnya mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai politik tidak bisa dimaknai sebagai sindiran khusus kepada Megawati Soekarnoputri maupun Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Efriza, pernyataan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengingat bagi seluruh tokoh politik, termasuk para mantan presiden, agar menggunakan pengaruh dan kewibawaan mereka untuk kepentingan bangsa, bukan memperpanjang persaingan politik.

Read Also

5 day ago

Tokoh Senior Golkar Desak Pembersihan Kabinet dari Politisi ‘Dua Kaki’ dan Minta Rapimnas 2026 Tegakkan PDLT Secara Ketat

140 Azis Arriadh

“Pernyataan SBY sebagai pengingat bagi seluruh mantan presiden, termasuk tanpa disadari kena terhadap SBY sendiri, sebab perilaku SBY lebih berkarakter politisi ketimbang negarawan,” kata Efriza kepada TODAYNEWS.ID, Sabtu (17/10/2026).

Efriza menilai, SBY tidak secara khusus mengarahkan pernyataannya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, jika pesan tersebut sengaja ditujukan kepada Megawati, persoalan lama di antara keduanya berpotensi kembali mencuat.

Meski demikian, Efriza menegaskan bahwa ukuran negarawan yang disampaikan SBY juga relevan untuk merefleksikan sikap dan tindakan seluruh mantan presiden, termasuk Jokowi.

Read Also

3 day ago

Pemadaman Listrik Batam Meluas, Legislator Desak PLN Buka Hasil Investigasi

115 Akbar Budi

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada apakah seorang tokoh masih aktif atau berpengaruh dalam politik, melainkan bagaimana pengaruh tersebut digunakan untuk kepentingan publik.

Efriza mengatakan, aktivitas politik merupakan hal yang sah selama dijalankan sesuai konstitusi dan ketentuan hukum. Partai politik maupun tokoh politik juga memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya.

Namun, kepentingan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat melalui penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, ataupun kebijakan diskriminatif.

“Dalam demokrasi, kepentingan partai maupun kelompoknya boleh diperjuangkan, tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan negara dan hak rakyat, serta melakukan tindakan yang melampaui aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, penilaian terhadap seorang negarawan tidak semata-mata didasarkan pada keputusannya untuk tetap terlibat dalam politik atau memilih pensiun dari aktivitas politik. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Ukurannya bukan apakah seorang tokoh aktif berpolitik atau memilih pensiun, melainkan apakah tindakannya transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” lanjut Efriza.

Karena itu, Efriza menekankan bahwa esensi pesan SBY terletak pada tanggung jawab jangka panjang seorang pemimpin terhadap bangsa dan negara.

Menurutnya, politik tidak semestinya hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan dan kemenangan dalam pemilu. Lebih dari itu, aktivitas politik harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat serta memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.

“Pesan terpentingnya adalah politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan dan kemenangan pemilu, tetapi harus menghasilkan manfaat jangka panjang bagi bangsa,” pungkasnya.