Menhut Pastikan Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon

TODAYNEWS.ID – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap ekosistem perdagangan karbon nasional secara berkelanjutan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Menhut menyampaikan bahwa Indonesia menyimpan potensi karbon yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum berkembang secara optimal akibat perbedaan cara pandang dalam pengelolaannya.

“Saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita ini. Karena kita paham potensinya sangat besar, namun selama ini terhenti karena ada cara pandang yang berbeda, sehingga potensi yang sedemikian besar sangat terlambat untuk direalisasikan,” kata Menhut Raja Antoni.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 sebagai aturan teknis untuk sektor kehutanan.

Menurutnya, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah lembaga internasional, seperti ICVCM, Verra, dan IETA, yang berperan dalam pengembangan pasar karbon global.

Tidak hanya memperkuat regulasi, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga mulai membuka peluang pelaksanaan perdagangan karbon di kawasan konservasi.

Salah satu proyek percontohan sedang dikembangkan di Taman Nasional Way Kambas. Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan pembentukan Satgas Inovasi Pendanaan Taman Nasional untuk mendorong skema pembiayaan konservasi yang lebih inovatif melalui pendekatan blended finance.

“Kita berharap berbagai pendekatan baru ini, termasuk perdagangan karbon di taman nasional, dapat memperkuat forest governance menuju carbon market yang memiliki high integrity dan high quality,” ujar Raja Antoni.

Menhut menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan pengembangan pasar karbon tidak hanya melibatkan perusahaan swasta, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Kemenhut mendorong pengembangan proyek karbon di Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi karbon sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.

Sementara itu, langkah Kemenhut dalam membenahi ekosistem perdagangan karbon di Indonesia mendapat apresiasi dari pelaku industri karbon.

Ketua Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance (ICBA) Raffael Kardinal mengatakan berbagai kebijakan yang diterbitkan Kemenhut membantu mempercepat pengembangan sejumlah proyek karbon yang sedang berjalan.

“Kami sangat terbantu dengan kinerja dari Kemenhut karena kami memiliki beberapa carbon project yang sedang berjalan,” ujar Raffael.

ICBA juga memaparkan perkembangan sejumlah proyek karbon. Proyek tersebut mencakup pengelolaan hutan seluas 73 ribu hektare di kawasan penyangga Taman Nasional Manusela, Maluku, yang sedang menjalani proses validasi internasional, serta restorasi karbon seluas 97 ribu hektare di Halmahera Utara dengan metodologi carbon removal melalui penanaman kembali lahan bekas tebangan.