Menakar Arah Politik Demokrat Menuju 2029: Antara Dukungan ke Prabowo dan Peluang AHY

TODAYNEWS.ID – Langkah sejumlah partai politik mulai mengerucut dalam menyikapi bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat telah mempertegas arah dukungannya kepada Prabowo Subianto.

Kendati demikian, sikap berbeda ditunjukkan oleh Partai Demokrat. Hingga kini, partai berlambang bintang mercy tersebut terpantau masih menahan diri dan belum menentukan sikap resmi pencalonan untuk pemilu mendatang.

Baca Juga

4 hari  lalu

DKPP Belum Terima Aduan Soal Ijazah Gibran Pascaputusan MK

114 Akbar Budi

Perbedaan konstelasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat: apakah Demokrat sekadar menunggu momentum yang tepat, atau tengah menghitung secara matang posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam bursa pencalonan?

Pengamat politik dari Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kepentingan Demokrat tidak bisa dilepaskan dari posisi AHY sebagai ketua umum sekaligus figur sentral partai.

Menurutnya, kalkulasi politik Demokrat menuju 2029 tidak hanya berporos pada figur yang akan didukung, tetapi juga bagaimana peluang ketua umumnya diperhitungkan, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Baca Juga

3 hari  lalu

Prabowo Minta Perkembangan Pembangunan 100 Kampung Nelayan, Ditargetkan Rampung Akhir 2026

99 Akbar Budi

“Golkar, PKB, dan PAN sudah lebih dulu menyatakan dukungan kepada Prabowo. Demokrat sepertinya punya kalkulasi sendiri. Salah satu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana posisi AHY dalam Pilpres 2029. Apakah Demokrat akan mendorongnya sebagai capres, membuka peluang sebagai cawapres, atau memilih strategi lain?” ujar Arifki dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Ia menilai, di sinilah letak dinamika kepentingan yang menarik untuk dicermati. Partai yang mendeklarasikan dukungan lebih awal belum tentu otomatis mengamankan posisi calon wakil presiden. Sebaliknya, partai yang belum menentukan sikap pun tidak serta-merta kehilangan ruang tawar.

Semuanya, kata Arifki, sangat bergantung pada kekuatan politik, intensitas komunikasi antarpihak, serta kesepakatan strategis yang terbangun ke depan.

“Mendukung Prabowo dan memperjuangkan posisi AHY adalah dua persoalan politik yang berbeda. Demokrat perlu menghitung bagaimana menjaga hubungan dengan pemerintah sekaligus memastikan kepentingan partainya tetap masuk dalam pembicaraan menuju 2029,” tuturnya.

Lebih lanjut, Arifki berpandangan bahwa jika Demokrat berniat mendorong AHY masuk dalam bursa cawapres pendamping Prabowo, tantangan yang dihadapi bukan sekadar membangun komunikasi politik tingkat tinggi.

Demokrat kata Arifki, juga dituntut mampu menjelaskan nilai tambah atau added value yang bisa dibawa AHY bagi pasangan tersebut.

Terlebih, Prabowo dan AHY sama-sama memiliki latar belakang militer. Arifki menilai, kesamaan latar belakang tersebut bukanlah hambatan secara regulasi, melainkan aspek rasional yang patut diperhitungkan dalam meramu komposisi kepemimpinan nasional.

“Kalau AHY masuk dalam bursa cawapres, pertanyaannya sederhana: apa nilai tambah yang bisa ia bawa? Apakah dari sisi dukungan politik, jangkauan pemilih, atau faktor lain yang bisa melengkapi Prabowo? Itu harus dihitung secara realistis,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan lebih awal dari Golkar, PKB, dan PAN bukan berarti persaingan kursi cawapres telah final. Penentuan pasangan calon lazimnya melibatkan banyak variabel pertimbangan yang dinamis dan bisa berubah mengikuti konstelasi politik.

Dalam konteks hukum pemilu, wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen juga berpotensi mengubah kalkulasi partai, apabila nantinya terealisasi lewat perubahan regulasi yang relevan.

Kendati demikian, terbukanya opsi pencalonan tidak lantas menihilkan kebutuhan partai untuk membangun basis dukungan serta mengukur kekuatan kandidat secara matang.

Arifki menegaskan, sikap kehati-hatian Demokrat yang belum mendeklarasikan dukungan untuk Pilpres 2029 tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai upaya menjauh dari Prabowo.

Namun, ia mengingatkan, semakin banyak partai yang lebih dulu menyatakan sikap, semakin mendesak pula bagi Demokrat untuk memperjelas arah kepentingan politiknya atau bersikap cermat menanti momentum yang paling tepat.

“Pertaruhan Demokrat sepertinya bukan sekadar ikut atau tidak ikut mendukung Prabowo. Yang juga penting adalah bagaimana posisi AHY dalam peta politik 2029. Pada akhirnya, Demokrat ingin menentukan sendiri apa yang ingin diperjuangkan tanpa buru-buru, dengan tetap memperhitungkan dinamika koalisi dan peluang yang tersedia untuk AHY,” pungkasnya.