Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin Asmoro. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin Asmoro, meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres Percepatan Pembangunan Madura sebagai pengganti Perpres Nomor 112 Tahun 2020 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang telah dicabut.
Menurut Syafiuddin, perlu adanya regulasi baru untuk mempercepat pembangunan ekonomi Madura, terutama setelah dicabutnya Perpres terkait BPWS, yaitu Perpres Nomor 112 Tahun 2020.
“Perlu ada perpres baru yang secara khusus mengatur percepatan ekonomi Madura, agar pembangunan bisa lebih terarah dan terukur,” kata Syafiuddin, mengutip Senin (5/5/2026).
Syafiuddin mendorong percepatan proyek strategis yang masuk dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019, seperti pembangunan Pelabuhan Bulu Pandan, Pelabuhan Socah, serta pengembangan kawasan IISP.
Menurut legislator Fraksi PKB itu, keterbatasan APBD membuat intervensi APBN menjadi kunci utama.
“Tanpa dukungan anggaran dari pusat, akan sulit bagi Madura untuk mengejar ketertinggalan ekonomi,” ucapnya
Mantan anggota DPRD Jatim itu juga menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi Madura saat ini yang masih di kisaran 1,9-2,4 persen, jauh di bawah rata-rata Jawa Timur maupun nasional sekitar 5 persen.
“Kami berharap ada kebijakan khusus, bahkan lembaga khusus seperti BPWS sebelumnya, yang fokus menangani percepatan pembangunan Madura,” kata Syafiuddin.