Potongan Aplikator Turun 8 Persen, DPR Nilai Tingkatkan Kesejahteraan Ojol

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan potongan aplikator menjadi 8 persen sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Ridwan menyampaikan apresiasinya terhadap arahan tersebut. Menurutnya, penyesuaian skema potongan aplikator memberikan dampak positif karena porsi pendapatan pengemudi menjadi lebih besar dan lebih proporsional.

“Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa apabila kebijakan tersebut telah resmi ditetapkan, maka seluruh aplikator wajib menjalankannya secara konsisten. Selain itu, implementasi kebijakan harus disertai komitmen yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pengemudi.

Menurutnya, langkah pemerintah dalam menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan agar tidak muncul ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.

“Kalau aturan ini sudah ditetapkan maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten,” ucap Ridwan.

Komisi V DPR RI, lanjut dia, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mitra pengemudi.

Selain itu, Ridwan juga mengungkapkan bahwa Komisi V DPR RI berencana memanggil mitra terkait, termasuk Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan benar-benar berpihak pada pengemudi.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah tidak hanya perlu mendorong penyesuaian potongan aplikator, tetapi juga harus memperkuat skema perlindungan sosial bagi pekerja ekonomi gig, termasuk pengemudi ojol.

Pekerja sektor digital dinilai perlu mendapatkan perlindungan dasar, seperti asuransi kerja dan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara,” tuturnya.

Lebih jauh, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja diharapkan tidak hanya fokus pada sektor transportasi digital, tetapi juga diperluas ke sektor produktif lain seperti nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan dukungan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan pendapatan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Menurut Presiden, kebijakan ini diambil sebagai bentuk keberpihakan kepada para pengemudi ojol yang setiap hari bekerja keras dan menghadapi risiko di jalan. Skema pembagian hasil yang berlaku sebelumnya dinilai belum sepenuhnya adil bagi pengemudi.

Presiden juga menyebut bahwa sebelumnya aplikator memotong hingga 20 persen dari pendapatan pengemudi. Dengan aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar yang jauh lebih rendah agar pendapatan bersih para pekerja transportasi daring dapat meningkat secara signifikan.