KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Korupsi Kuansing

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menghadirkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam persidangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Kehadiran Raja Juli nantinya akan bergantung pada kebutuhan pembuktian dalam persidangan.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dugaan pemberian uang oleh Bupati Kuansing, Suhardiman Amby kepada sejumlah pihak di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih menjadi bagian dari rangkaian penerimaan lain yang didalami penyidik.

Baca Juga

6 hari  lalu

Polri dan Kejagung Terbitkan 334 SPDP Kasus Karhutla, Termasuk 93 Korporasi

35 Afrizal Ilmi

Menurut Budi, penyidikan saat ini masih berfokus pada pokok perkara, yakni dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing dan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Bupati Kuansing.

“Selain dugaan pemberian berkaitan dengan jabatan sekda, bupati juga diduga menerima gratifikasi, salah satunya dari KUD yang mengurus ya berkaitan dengan kebun-kebun yang ada di Kuansing,” kata Budi kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Budi menjelaskan, KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari penerimaan tersebut kepada sejumlah pihak di Kemenhut untuk pengurusan izin.

Baca Juga

5 hari  lalu

KPK Dalami Aturan Internal PT Summarecon dalam Kasus Suap HGB

43 Afrizal Ilmi

Namun, perkembangan mengenai dugaan pemberian uang kepada pihak Kemenhut, termasuk yang dikaitkan dengan Raja Juli, akan diuraikan lebih lanjut dalam proses persidangan.

“Soal kemudian dari penerimaan lainnya itu kemudian cross ke pihak lain, ya di mana dalam pengurusan itu ada dugaan bupati memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kemenhut untuk pengurusan izin, ya semuanya tentu nanti kita lihat perkembangannya di persidangan seperti apa. Karena memang perkara ini kemudian juga sudah berprogres ya akan ke tahap berikutnya,” ujar Budi.

Saat ditanya apakah Raja Juli kemungkinan baru akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dan tidak diperiksa pada tahap penyidikan, Budi meminta agar hal tersebut dilihat dari perkembangan proses hukum.

Ia mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK nantinya akan memaparkan secara utuh kronologi peristiwa, konstruksi hukum, hingga peran masing-masing pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Nanti kita lihat ya. Dalam proses pembuktian ini Jaksa Penuntut Umum KPK tentu memaparkan secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya, bagaimana konstruksi hukumnya, bagaimana kemudian juga peran dari para pihak termasuk pihak-pihak di luar terdakwa, bagaimana peran perbuatan yang dilakukan dalam konstruksi hukum perkara tersebut,” jelasnya.

Budi menambahkan, keputusan menghadirkan pihak tertentu dalam persidangan juga mempertimbangkan kebutuhan pembuktian dan penilaian majelis hakim.

“Kemudian dalam perkembangannya tentu nanti hakim juga akan menilai, apakah dalam proses pembuktian ini kemudian dibutuhkan untuk menghadirkan pihak-pihak guna memberikan keterangan di hadapan majelis untuk membuat terang suatu perkara,” pungkas Budi.