Soroti Kecelakan Tragis Antara BUS ALS dan Truk Tangki BBM, DPR Desak Audit Menyeluruh Standar Keselamatan Angkutan Logistik dan Penumpang

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan audit investigasi menyeluruh, atas kecelakaan maut antara Bus ALS dan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Akibat kecelakaan tragis di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) itu, sedikitnya 16 nyawa melayang dalam insiden ini. Huda pun menilai tragedi ini sebagai tamparan keras bagi aspek keselamatan transportasi darat nasional.

Baca Juga

23 jam  lalu

Isu Politik Uang Jadi Sorotan Serius dalam Diskusi KPP DEM Bersama Bawaslu, KPK dan Akademisi

66 Dhanis Iswara

Sebab ia mendorong audit investigasi dilakukan tidak hanya pada kronologi kejadian, tetapi juga pada standar operasional prosedur (SOP) angkutan barang berbahaya dan angkutan penumpang jarak jauh.

“Kejadian di Muratara ini sangat menyayat hati. Enam belas nyawa melayang dalam sekejap akibat benturan yang memicu kebakaran hebat. Kami mendesak adanya audit ketat terhadap kelayakan armada bus ALS dan kesiapan masinis jalan raya kita,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

“Jangan sampai nyawa rakyat terus melayang akibat abainya standar keselamatan di jalur lintas,” tambah Huda.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Polemik Pengadaan Motor Listrik MBG Hening, Pengamat Minta DPR Serius Awasi Penggunaan Anggaran BGN

141 Dhanis Iswara

Huda juga menyoroti adanya potensi faktor kelelahan (fatigue) yang sering menjadi penyebab bus masuk ke jalur berlawanan. Menurutnya pemerintah perlu memperketat pengawasan terkait manajamen waktu kerja awak bus dengan rute-rute panjang seperti PO ALS.

“Rute bus ALS adalah salah satu yang terpanjang di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perusahaan otobus memiliki manajemen waktu kerja dan istirahat sopir yang ketat dan terpantau secara digital.”

Untuk itu, Huda meminta evaluasi terhadap regulasi jam operasional dan pengawalan khusus bagi truk pengangkut bahan mudah terbakar di jalur-jalur rawan kecelakaan guna meminimalkan risiko fatalitas saat terjadi benturan.

“Kami juga meminta Kemenhub dan Kementerian PU untuk mengecek kembali kelayakan infrastruktur di lokasi kejadian, mulai dari marka jalan, penerangan, hingga rambu peringatan di area yang rawan terjadi tabrakan “adu banteng”,” tegasnya.

Ketua DPP PKB itu juga meminta Jasa Raharja untuk segera memproses santunan bagi seluruh korban meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan bagi korban selamat tanpa hambatan administratif

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendataan terhadap identitas para korban sementara proses evakuasi bangkai kendaraan terus diupayakan agar jalur distribusi logistik di Jalinsum kembali normal.

“Kita tidak boleh terbiasa dengan angka-angka kematian di jalan raya. Setiap kecelakaan harus menjadi dasar untuk merombak regulasi yang lemah,” tandasnya.

“Komisi V akan memanggil pihak terkait untuk memastikan investigasi ini transparan dan menghasilkan rekomendasi yang mampu mencegah kejadian serupa terulang kembali,” demikian Huda menambahkan.