Komisi VI DPR Sebut BUMN Sekarang Banyak yang Kurang Ajar

TODAYANEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam, menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan ini kerap bergantung pada kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) serta penugasan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kritik pedas tersebut disampaikan Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama jajaran Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), dan Perum DAMRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pengamat: Wacana Dua Periode Prabowo-Gibran Sengaja Digaungkan untuk Redam Tensi Koalisi

100 Dhanis Iswara

Dalam interupsinya, Mufti menyayangkan sikap manajemen BUMN yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas saat mengalami kendala operasional atau finansial.

“Maka kalau tadi bilang bapak nanti minta PMN, minta PSN dari negara saya nggak tahu ya BUMN tuh kenapa ya sekarang jadi kurang ajar. Makin hari kok makin kurang ajar kepada rakyat kita. Mohon maaf pak saya gak pernah ngomong kayak gini,” kata Mufti di dalam ruang rapat Komisi VI.

Untuk memperkuat argumennya, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan kasus krisis energi yang sempat menimpa PT PLN (Persero).

Baca Juga

1 hari  lalu

Minta Prabowo Tak Hanya Fokus Urus MBG, Pengamat Ingatkan soal Utang Janji 3 Juta Rumah dan 19 Juta Lapangan Kerja

54 Dhanis Iswara

Menurutnya, kegagalan manajemen dalam mengamankan pasokan bahan baku justru berujung pada beban baru bagi masyarakat.

“Sampean tahu gak ke PLN kemarin ketika terjadi pemadaman listrik di mana-mana kemudian ternyata salah satunya karena kelangkaan batu bara dan akhirnya yang bertanggung jawab adalah rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyentil adanya wacana penyesuaian tarif listrik yang berkembang pasca-insiden pemadaman tersebut. Mufti menilai ada pola yang salah dalam penyelesaian masalah di internal BUMN, di mana beban finansial akibat salah urus selalu digeser ke pundak publik.

“Untuk apa? Ternyata hari ini sedang dikaji tarif listrik dinaikkan. Masa sih setiap kegagalan tata kelola pemerintah, tata kelola BUMN yang bertanggung jawab ada rakyat,” tegas Mufti.

Pola serupa, lanjut Mufti, juga terlihat pada sektor transportasi dan penyeberangan. Ia menilai buruknya tata kelola di PT ASDP Indonesia Ferry dan Kementerian Perhubungan justru memaksa negara mengeluarkan anggaran besar yang bersumber dari uang pajak rakyat.

“Termasuk ini, bagaimana tata kelola buruk di ASDP, di Kementerian Perhubungan, ujung-ujungnya apa? Rakyat lagi yang harus bertanggung jawab membayar mahal melalui PMN,” pungkasnya.