Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia desak Kemenpar dan Imigrasi Duduk bareng Cari solusi Kebijakan Bebas Visa. Foto: Dok. Fraksi PKB TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Langkah ini dinilai krusial guna menyelaraskan wacana perluasan kebijakan bebas visa dengan upaya pemulihan sektor pariwisata nasional.
“Karenanya diperlukan titik temu lintas sektoral agar pelonggaran aturan tidak mengorbankan keamanan nasional, namun tetap mampu mendatangkan devisa maksimal,” ujarnya pada Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, koordinasi lintas sektoral sangat dibutuhkan agar pelonggaran aturan tidak sampai mengorbankan stabilitas nasional, seraya tetap mampu meraup devisa secara optimal.
Meskipun politikus PKB ini memahami kekhawatiran dan evaluasi dari Dirjen Imigrasi yang menilai kebijakan kebijakan bebas visa untuk 169 negara pada masa lalu tidak berbanding lurus dengan lonjakan pendapatan devisa.
Menariknya, ketika jumlah negara penerima dipangkas menjadi hanya 16 negara pada tahun 2025, angka kunjungan wisatawan asing justru dilaporkan melonjak. Belum lagi adanya risiko nyata terkait pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA).
Namun di sisi lain, Kemenpar tetap memandang bebas visa sebagai stimulus vital untuk mendongkrak daya saing regional.
Pandangan ini diperkuat oleh studi World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics terkait kebijakan tahun 2016, di mana pembebasan visa bagi 169 negara sukses menaikkan permintaan hingga 24 persen dan menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenpar, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) saat ini menyentuh 13,98 juta kunjungan, alias tumbuh 10,44 persen dari periode sebelumnya. Mayoritas (72 persen) didominasi oleh lima pasar utama, yaitu Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste.
Meski bertumbuh, volume kunjungan ke Indonesia masih kalah jauh dibanding negara tetangga di Asia Tenggara. Malaysia memimpin lewat 42,2 juta wisman, disusul Thailand (32,9 juta wisman) yang unggul dalam menjaring turis premium berdevisa US$44 miliar, serta Vietnam (21,1 juta wisman).
Lebih lanjut, menyikapi peta persaingan tersebut, Chusnunia menyarankan Indonesia untuk belajar dari strategi ketiga negara ASEAN itu guna merumuskan jalan tengah.
“Prinsip kami Indonesia harus mulai berfokus pada wisatawan berkualitas (quality tourism) yang memberikan dampak ekonomi nyata, bukan sekadar mengejar kuantitas,” tandasnya.
“Apabila Indonesia ingin menyaingi Malaysia dan Thailand, pekerjaan rumah utamanya tidak hanya pada persoalan bebas visa tapi juga berada ketersediaan konektivitas penerbangan langsung (direct flight) yang kompetitif dan kemudahan serta kualitas layanan pariwisata,” pungkasnya.