Kecam Pembunuhan 5 Pekerja di Tolikara, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Standar Pengamanan Proyek Papua

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, mengecam keras aksi pembunuhan terhadap lima pekerja bangunan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan.

Adapun penyerangan tersebut terjadi di kamp PT SHJ, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Minggu (2/8/2026). Para pelaku menyerang secara mendadak saat kelima pekerja sipil tersebut sedang beristirahat.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Desak Audit Proyek Peta Dasar Nonperkotaan ILASPP Senilai US$185 Juta

106 Dhanis Iswara

Mafirion menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara yang bekerja di wilayah rawan konflik.

“Pembunuhan warga sipil ini bukan pertama kali terjadi di wilayah konflik seperti Papua. Warga sipil yang tak tahu menahu selalu menjadi korban. Mau sampai kapan konflik ini terus terjadi dan mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik? Kami meminta pemerintah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua,” kata Mafirion dalan keterangan yang diterima, Selasa (4/8/2026).

Menurut Politisi PKB itu, hak atas pekerjaan yang layak harus berjalan berdampingan dengan jaminan perlindungan keselamatan. Pekerja yang bertugas di daerah rawan tidak boleh terus-menerus dibayangi ketakutan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Dorong Demokrasi Transparan, Bawaslu Rangkul Kampus Jadi Pengawas Partisipatif

111 Dhanis Iswara

“Rasa aman dalam bekerja merupakan hak dasar. Negara tidak boleh membiarkan pekerja sipil yang sedang mencari nafkah menjadi sasaran kekerasan. Jika keselamatan mereka tidak terjamin, siapa yang berani bekerja membangun Papua?” ujarnya.

Mafirion mengingatkan, aksi teror terhadap pekerja bangunan tak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga berpotensi melumpuhkan percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.

“Apabila pekerja sipil terus disasar, proyek pembangunan bisa terganggu bahkan terhenti. Akibatnya, masyarakat Papua sendiri yang dirugikan karena akses jalan, jembatan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan menjadi terlambat atau mandek. Keamanan pekerja adalah syarat utama agar pembangunan berjalan,” tegas Mafirion.

Guna mencegah insiden berulang, ia meminta pemerintah tidak sekadar mengejar pelaku, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan pekerja secara menyeluruh.

Menurutnya, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih komprehensif melalui penguatan pengamanan di lokasi proyek, pemetaan wilayah rawan, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaksana proyek, serta evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan bagi para pekerja.

“Kami meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di saat yang sama, pemerintah harus memiliki skema perlindungan yang jelas bagi pekerja sipil di wilayah konflik. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman kepada warganya yang sedang membangun masa depan Papua,” pungkasnya.