Laporan: Dhanis
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih. Foto: Dok. EMediaDPR TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menilai keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan dan kompetensi anggota parlemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Hal itu disampaikan Fikri merespons petisi di platform Change.org yang mendesak transparansi latar belakang pendidikan anggota dewan. Menurut dia, petisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kualitas dan kapasitas wakil rakyat.
Fikri mengakui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon anggota legislatif saat proses pendaftaran. Namun, verifikasi administratif dan hukum tersebut perlu dilengkapi dengan keterbukaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
“Ketika rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi seorang calon atau anggota dewan dibuka secara transparan kepada publik, masyarakat bisa menilai secara objektif,” kata Fikri, pada Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, keterbukaan tersebut juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral anggota DPR kepada masyarakat yang diwakilinya.
Menurut Fikri, kritik publik terhadap latar belakang pendidikan anggota parlemen perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan kinerja legislasi.
“Saya melihat petisi ini mencerminkan harapan tinggi masyarakat agar kinerja legislasi kita semakin tajam, berbasis penelitian, dan menjawab permasalahan rakyat secara substansial,” ujarnya.
Menanggapi perdebatan mengenai anggota DPR lulusan SMA yang terlibat dalam penyusunan undang-undang, Fikri mengingatkan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari perspektif keterwakilan rakyat dan mekanisme kerja parlemen.
Ia menjelaskan, konstitusi dan undang-undang pemilu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih sebagai anggota legislatif dengan persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Dengan ketentuan tersebut, parlemen diharapkan mampu merepresentasikan beragam latar belakang masyarakat, mulai dari akademisi, pengusaha, aktivis, hingga tokoh masyarakat di tingkat akar rumput.
Di sisi lain, Fikri menegaskan bahwa penyusunan undang-undang bukan pekerjaan individual seorang anggota DPR, melainkan proses kolektif yang melibatkan berbagai unsur pendukung.
Menurut dia, DPR memiliki Badan Keahlian (BK) yang didukung tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti dengan latar belakang pendidikan magister hingga doktoral.
Selain itu, pembahasan rancangan undang-undang (RUU) juga melibatkan berbagai pihak melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), termasuk akademisi, mahasiswa, pakar, dan organisasi masyarakat sipil.
“Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli,” tuturnya.
Fikri yang merupakan lulusan program doktor Universitas Diponegoro itu juga menyebut anggota DPR mendapatkan pembekalan untuk menunjang pelaksanaan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Pembekalan tersebut dilakukan melalui pendidikan politik dan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan partai politik maupun lembaga DPR. Anggota baru DPR juga mengikuti kegiatan orientasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Ia menilai, berbagai mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas anggota parlemen. Meski demikian, keterbukaan rekam jejak dan kompetensi tetap diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus menilai kinerja wakil rakyat secara objektif.
Editor: Azis Arriadh