Laporan: Dhanis
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Foto: Dok Pribadi TODAYNEWS.ID – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perundungan atau bullying, baik di lingkungan sosial maupun ruang digital.
KPAI memastikan tidak ada pembedaan penanganan berdasarkan latar belakang keluarga ataupun status sosial orang tua korban.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, menyusul mencuatnya dugaan perundungan terhadap putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di media sosial.
Kasus ini menjadi perhatian setelah Dasco mengungkapkan anaknya yang masih berusia 17 tahun turut menjadi sasaran serangan digital di tengah dinamika politik yang melibatkan dirinya.
Dasco sebelumnya mengaku kesulitan menjawab pertanyaan sang anak yang mempertanyakan alasan dirinya ikut menjadi sasaran perundungan, padahal persoalan tersebut berkaitan dengan aktivitas politik orang tuanya.
Dasco juga telah berbicara dengan putrinya dan meminta izin untuk mempertimbangkan langkah hukum. Dia mengaku masih berkonsultasi dengan tim kuasa hukum guna menentukan langkah terbaik.
Merespons hal itu, Jasra mengatakan perundungan terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Terlebih, jika terjadi di ruang publik dan berpotensi berkembang menjadi perundungan digital yang memperluas dampak psikologis terhadap korban.
“Perundungan terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, terlebih ketika terjadi di ruang publik dan berpotensi berkembang menjadi perundungan digital yang memperluas dampak psikologis terhadap korban,” kata Jasra, Sabtu (21/11/2026).
Jasra menegaskan perlindungan terhadap anak harus diberikan secara setara tanpa melihat latar belakang maupun kedudukan orang tuanya. Hal tersebut sesuai prinsip non-diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia.
“Kami tidak membedakan anak berdasarkan siapa orang tuanya, apakah anak pejabat publik, masyarakat biasa, maupun kelompok masyarakat rentan lainnya. Semua anak mendapatkan standar pelayanan dan penanganan yang sama sesuai ketentuan dan SOP KPAI,” tegasnya.
Menurut Jasra, perkembangan ruang publik dan ruang digital menghadirkan tantangan baru dalam upaya perlindungan anak. Informasi, komentar, unggahan, hingga penyebaran identitas anak yang tidak terkendali dapat memperpanjang penderitaan korban.
Karena itu, masyarakat diminta membangun budaya komunikasi yang menghormati martabat anak. Masyarakat juga diimbau tidak ikut menyebarkan konten yang berpotensi mempermalukan, menghakimi, ataupun membuka identitas anak.
Terkait penanganan kasus, Jasra menyatakan KPAI terbuka menerima pengaduan masyarakat apabila terdapat dugaan pelanggaran hak anak. Setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“KPAI tentu siap menerima laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran hak anak. Sesuai SOP, kami tidak membedakan pelayanan maupun penanganannya. Setiap pengaduan akan dilihat berdasarkan substansi persoalan, kebutuhan perlindungan anak, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan,” ujarnya.
Jasra juga mengingatkan agar penanganan kasus perundungan tidak justru menambah beban psikologis korban. Identitas, privasi, dan kondisi pribadi anak harus tetap dijaga.
Masyarakat, media, serta pengguna media sosial diharapkan tidak melakukan penghakiman, menyebarluaskan informasi pribadi, ataupun membangun opini yang dapat memperburuk kondisi anak.
“Kita harus memastikan anak tidak menjadi korban untuk kedua kalinya akibat pemberitaan, komentar, dan perundungan lanjutan di media sosial. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap respons dan penanganan kasus,” pungkasnya.
Editor: Azis Arriadh
