Gugatan soal Suket SMA Gibran Gugur, PTUN Jakarta Hentikan Persidangan

TODAYNEWS.ID — Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gugur. Dengan putusan tersebut, pemeriksaan perkara dihentikan.

“Mengadili, menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000,” ujar Ketua Majelis Hakim Rachmadi di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

KPK Periksa 4 dari 9 Saksi Swasta Kasus Korupsi Dana BNPB

28 Afrizal Ilmi

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak menemukan ketentuan yang secara khusus mengatur penghentian pemeriksaan perkara karena keputusan yang menjadi objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Meski demikian, hakim menilai dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya. Majelis kemudian mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP mengenai gugurnya kewenangan penuntutan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia.

Menurut hakim, keadaan tersebut memiliki kesamaan dengan objek sengketa yang telah dicabut sehingga tidak lagi berlaku. Dengan demikian, keputusan yang menjadi dasar gugatan dinilai secara faktual sudah tidak ada.

Baca Juga

3 hari  lalu

Korlantas Minta Warga Waspadai Tautan Pendaftaran SIM Berlaku Seumur Hidup

20 Azis Arriadh

“Menimbang, bahwa keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP tersebut bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati,” ujar hakim.

Majelis hakim juga menilai apabila pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak dapat dilaksanakan. Sebab, gugatan PT Mercy Toga Kirana pada pokoknya meminta hakim menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah, sementara keputusan tersebut telah dicabut.

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable,” kata hakim.

Hakim turut mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam memutuskan penghentian pemeriksaan perkara tersebut.

Gugatan PT Mercy Toga Kirana terdaftar dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sedangkan Gibran berkedudukan sebagai tergugat II intervensi.

Kuasa hukum Gibran, Rullyandi, mengatakan akan segera melaporkan putusan tersebut kepada kliennya. Ia menyebut langkah selanjutnya akan menunggu arahan Gibran.

“Kami akan segera mungkin untuk melaporkan hasil persidangan hari ini, putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim untuk bagaimana nanti hasil dari beliau juga ya, arahan dari beliau seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kuasa hukum Kemendikdasmen menyatakan surat pencabutan telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta pada Kamis pagi. Dokumen tersebut juga diserahkan kepada majelis hakim dalam persidangan.

“Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” kata kuasa hukum Kemendikdasmen di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pihak Kemendikdasmen kemudian meminta agar pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan karena objek sengketa telah dicabut dan secara faktual dinyatakan tidak ada lagi.

“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia,” ujarnya.