Gubernur Jateng Pastikan Pelayanan Publik dan Kesehatan Desa di Jateng Harus Berjalan Baik

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memastikan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik di sejumlah desa di Jawa Tengah harus berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat Ia mengunjungi Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo dan Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar pada Senin (10/3/2025).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Program Marbot Berdaya, Indosat Berdayakan Marbot di 15 Titik Jateng DIY

669 Yunita

Di kunjungan pertamanya, Luthfi meninjau pelaksanaan program spesialis keliling (Speling). Sebab, Desa Bulurejo menjadi salah satu desa yang menjadi sasaran pelaksanaan program berbasis kesehatan tersebut.

Salah seorang warga Desa Bulurejo, Sri Mulyani mengaku, antusias terhadap program tersebut. Sebab, ia ingin bertemu dokter spesialis kejiwaan.

“Programnya sudah bagus, bisa ketemu dokter spesialis, jadi konsultasi masalah kesehatan,” jelasnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pemkot Bandung Bakal Tertibkan Bangunan di Sempadan Sungai

582 Afrizal Ilmi

Di tempat tersebut, tersedia berbagai macam pelayanan kesehatan. Mulai dari deteksi kanker serviks, pemeriksaan bagi ibu hamil, hingga tracing TBC.

Dokter spesialis pun dengan sabar dan ramah melayani satu persatu masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang membawa rekam medisnya.

Sementara pada kunjungannya di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakramat, Luthfi meninjau pelayanan kependudukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Di desa tersebut, pelayanan kesahatannya berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyerahkan sejumlah program bantuan jaminan sosial. Diantaranya penyaluran modal usaha kepada dua kelompok usaha bersama (Kube) dengan masing-masing senilai Rp20 juta. Sehingga totalnya Rp40 juta.

Kemudian Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan total sebesar Rp1.984.680.000, yang dialokasikan untuk 447 penerima manfaat di Kabupaten Karanganyar.

Berikutnya bantuan logistik Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), di masing-masing desa sebanyak satu ton beras untuk 100 keluarga, dengan 10 kg beras per keluarga.

Luthfi mengatakan, ingin mendekatkan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga bisa lebih mempermudah warga.

“Semuanya pelayanan (publik maupun kesehatan) kita dekatkan, basisnya di desa,” tandasnya.