Laporan: Afrizal Ilmi
Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi kepada pengunjung sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). TODAYNEWS.ID — Polri menyatakan pemeriksaan forensik terhadap ijazah atas nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah selesai dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Hasil pengujian tersebut telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya dan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pengujian dilakukan secara prosedural, profesional, dan proporsional. Hasilnya menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Trunoyudo, hasil pemeriksaan forensik tersebut dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.
“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” tuturnya.
Atas dasar itu, Polri menegaskan tidak diperlukan pemeriksaan forensik baru terhadap ijazah tersebut. Trunoyudo menyebut Puslabfor telah melaksanakan pengujian terhadap objek yang dimaksud.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” katanya.
Pernyataan Polri tersebut disampaikan setelah kuasa hukum terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Muhammad Taufiq, meminta ijazah Jokowi kembali diuji secara forensik. Permintaan itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (12/11/2026).
Selain meminta pengujian ulang, kubu Dokter Tifa juga meminta agar fisik ijazah Jokowi dihadirkan setiap kali persidangan berlangsung. Mereka menilai dokumen tersebut merupakan bukti utama dalam perkara yang sedang disidangkan.
“Kami meminta juga untuk dilakukan uji forensik terhadap ijazah yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Dan ijazah tersebut dapat dihadirkan setiap kali kita bersidang. Artinya karena itu merupakan bukti yang utama,” kata Taufiq.
Permintaan tersebut disampaikan sebelum sidang pemeriksaan saksi ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, dan Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono.
Dalam persidangan itu, Taufiq juga mempersoalkan penanganan ijazah Jokowi yang disebut telah berstatus sebagai benda sitaan negara sejak 23 Juli 2025. Ia menilai penanganan dokumen tersebut tidak sesuai dengan prinsip rantai pengawasan barang bukti atau chain of custody.
Menurut Taufiq, dokumen yang telah disita semestinya dibungkus, disegel, dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Namun, ia menyebut ijazah tersebut masih berada dalam penguasaan pribadi saksi korban dan dibawa untuk diperlihatkan di persidangan.
“Oleh sebab itu, bersandar pada prinsip exclusionary rule dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, barang bukti yang ditangani secara melawan hukum harus dinyatakan gugur dan tidak memiliki kekuatan pembuktian,” kata Taufiq.
Atas dugaan pelanggaran prosedural tersebut, kubu Dokter Tifa meminta majelis hakim mencatat keberatan mereka dalam berita acara persidangan. Mereka juga meminta ijazah dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dikesampingkan.
Sebagai alternatif, pihak terdakwa meminta majelis hakim memerintahkan pengujian ulang oleh lembaga forensik independen. Namun, Polri telah menyatakan pemeriksaan oleh Puslabfor selesai dan tidak memerlukan pengujian baru.
Editor: Azis Arriadh