Laporan: Dhanis
Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan. Foto: Dok Fraksi PKB TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Tommy Kurniawan, mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan fokus terhadap agenda penguatan ekonomi nasional di tengah berkembangnya sejumlah persoalan politik, mulai dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Tommy, berbagai dinamika politik tersebut perlu disikapi secara proporsional agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelaksanaan kebijakan ekonomi.
Ia menegaskan, stabilitas nasional menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan kegiatan ekonomi tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
“Dinamika politik tentu menjadi perhatian, tetapi jangan sampai menyita perhatian pemerintah dari agenda utama menjaga perekonomian. Pemerintah harus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan investasi dapat berjalan normal,” kata Tommy itu Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).
Tommy menjelaskan, kondisi politik suatu negara turut memengaruhi pertimbangan investor dalam menentukan arah penanaman modal. Ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama dikhawatirkan memicu sikap menunggu dari pelaku usaha, bahkan berpotensi menghambat ekspansi bisnis dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Ia menambahkan, iklim investasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh prospek keuntungan, tetapi juga membutuhkan jaminan keamanan, stabilitas pemerintahan, serta kepastian hukum dan regulasi.
“Investor tidak hanya melihat potensi keuntungan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan stabilitas pemerintahan, keamanan, dan kepastian regulasi. Pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa dinamika politik tidak akan mengganggu arah kebijakan ekonomi maupun keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menekankan bahwa keberhasilan menjaga perekonomian harus tercermin dalam kondisi masyarakat dan aktivitas sektor usaha.
Menurutnya, indikator makroekonomi perlu diimbangi dengan perhatian terhadap sektor riil, distribusi barang, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tommy mengingatkan agar gejolak politik tidak menimbulkan dampak berantai terhadap kegiatan produksi, investasi, hingga daya beli masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh hanya menjaga kepercayaan investor, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Jangan sampai dinamika politik berdampak pada dunia usaha, menghambat investasi, dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Di sisi lain, Tommy mengapresiasi upaya pemerintah dalam mempertahankan keamanan dan kondusivitas nasional.
Ia menilai komunikasi yang baik dari jajaran pemerintah, khususnya para menteri di sektor ekonomi, diperlukan untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada publik sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di pasar keuangan.
Dia juga meminta agar setiap persoalan politik diselesaikan berdasarkan mekanisme konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah harus menunjukkan bahwa Indonesia tetap stabil, aman, dan memiliki kepastian hukum melalui koordinasi antarlembaga yang solid. Jangan sampai ketidakpastian politik berkembang menjadi ketidakpastian ekonomi,” ujar Tommy.
Lebih lanjut, Tommy mendorong otoritas fiskal dan moneter, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, meningkatkan koordinasi dalam mengantisipasi potensi tekanan terhadap perekonomian. Hal itu mencakup kewaspadaan terhadap perubahan nilai tukar rupiah dan dinamika pasar modal.
Menurutnya, langkah antisipasi juga perlu diarahkan untuk menjaga ketahanan pelaku UMKM agar tetap mampu menjalankan kegiatan usaha ketika terjadi gejolak ekonomi.
“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter harus terus diperkuat agar fundamental ekonomi kita tetap kokoh menghadapi tekanan. Perlindungan terhadap daya beli rakyat kecil dan keberlangsungan usaha UMKM harus menjadi fokus utama,” pungkas Tommy.
Editor: Azis Arriadh