HNW: MPR Tak Punya Kewenangan Menolak Pengunduran Diri Gibran

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan bahwa pimpinan MPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut HNW, setelah Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri melalui surat resmi yang disampaikan kepada pimpinan MPR, proses selanjutnya harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Gejolak Politik

18 Dhanis

Hal tersebut disampaikan HNW seusai mengikuti pertemuan pimpinan MPR RI yang menerima langsung surat pengunduran diri Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

HNW menjelaskan, dalam surat yang disampaikan secara langsung tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden atas permintaan sendiri.

“Pak Wakil Presiden menyampaikan surat yang intinya adalah surat pengunduran diri beliau sebagai Wakil Presiden. Di sana ditegaskan bahwa beliau menyatakan berhenti atas permintaan sendiri,” ujar HNW.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Gejolak Politik

18 Dhanis

Ia menekankan, Undang-Undang Dasar tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan MPR untuk menerima atau menolak pengunduran diri Wakil Presiden. Dengan demikian, pimpinan MPR tidak berada dalam posisi untuk menggagalkan keputusan pengunduran diri yang telah disampaikan Gibran.

“Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu,” tegasnya.

HNW menyebut, ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya menjadi landasan bagi MPR untuk memproses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Dalam aturan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

“Posisi kami sebagai pimpinan MPR adalah menerima surat itu untuk kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 8 Ayat (2), yaitu terkait bagaimana mengisi kekosongan Wakil Presiden,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, pimpinan MPR juga telah membahas agenda lanjutan untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi.

Rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut akan membahas lebih terperinci mekanisme yang harus ditempuh setelah surat pengunduran diri Gibran diterima.

“Tadi rapat pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai,” ungkapnya.

HNW berharap tahapan konstitusional tersebut dapat berjalan tertib dan menghasilkan solusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara, sekaligus memastikan kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.

“Mudah-mudahan ini menghadirkan solusi yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi ketatanegaraan Indonesia,” pungkas HNW.