Laporan: Dhanis
Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin. Foto: Dok. Fraksi NasDem DPR TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin, menyoroti soal adanya informasi mengenai 6.000 pihak yang mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden, pejabat pemerintah, kementerian, anggota DPR hingga pengusaha menjadi menjadi sasaran penyadapan.
Hal itu disampaikan Machfud saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Hampir di kehidupan masyarakat semua orang ngomong, kita disadap. Kita ini disadap. Dan fakta yang terjadi kemarin itu 6.000 disadap. Baik itu presiden, pejabat, Komisi III, pengusaha. Angka 6.000 itu bukan sedikit, semuanya disadap. Ini mengerikan,” ungkap Machfud.
Sebab itu, Machfud menilai pembentukan undang-undang yang mengatur penggunaan alat sadap menjadi hal mendesak.
Regulasi tersebut nantinya akan membatasi kewenangan penyadapan sekaligus mencegah penyimpangan dalam penggunaan perangkat yang pengadaannya menggunakan anggaran negara.
“Untuk itu kita ingin mengatur, membuat undang-undang. Membatasi untuk tidak melakukan penyimpangan dalam penggunaan alat sadap yang dibeli oleh negara,” tegasnya.
Legislator dari Fraksi NasDem itu menilai, perlu adanya pembahasan bersama untuk merumuskan batasan dan mekanisme pengawasan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.
Menurutnya, pengaturan penggunaan alat sadap saat ini masih mengacu pada Peraturan Kapolri, sehingga diperlukan landasan hukum yang lebih kuat berupa undang-undang.
“Ini yang perlu kita rumuskan bersama. Undang-undang ini segera diwujudkan yang untuk menghindari penyimpangan daripada yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan,” ujarnya.
“Dibatasi semuanya, diatur semuanya. Ini memang undang-undangnya yang di polisi masih peraturan Kapolri saja. Bukan tahun 2010 kalau tidak salah. Jadi ini undang-undang penting untuk segera diwujudkan, hari ini masukkan dari Kabik,” tambahnya menegaskan.
Untuk itu, Machfud berharap pembahasan RUU Penyadapan dapat segera ditindaklanjuti dengan memperhatikan kebutuhan pengawasan, batas kewenangan, serta pertanggungjawaban penggunaan alat sadap.
Dengan demikian, kewenangan penyadapan dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak disalahgunakan.
Editor: Azis Arriadh