DPR Minta LPSK Proaktif Lindungi Korban Kekerasan Seksual di Ponpes Pati

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI, Fauqi Hapidekso, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan maksimal bagi para korban kejahatan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah.

Fauqi menegaskan bahwa kehadiran negara melalui LPSK mutlak diperlukan untuk menjamin keselamatan fisik maupun psikis korban dari potensi intimidasi dan tekanan.

Baca Juga

6 bulan  lalu

KPK Apresiasi Vonis Kasus LNG Pertamina, Dua Eks Pejabat Divonis Penjara dan Denda

453 Afrizal Ilmi

“Negara tidak boleh pasif. LPSK harus proaktif memberikan perlindungan menyeluruh agar korban merasa aman dan tidak kembali menjadi,” ujar Fauqi di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Seperti diberitakan, setidaknya ada 50 santriwati yang diduga menjadi korban kekerasan seksual dari tersangka pelaku, Kiai Ashari selaku pengasuh ponpes tersebut.

Lebih lanjut, Fauqi menekankan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan tanpa harus menunggu permohonan dari korban.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Viral, Pegawai Bea Cukai Berlari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK

343 Afrizal Ilmi

Hal ini dinilai krusial karena korban kejahatan seksual sering kali berada dalam posisi rentan dan tertekan secara psikologis, sehingga sulit untuk melapor secara mandiri.

“Korban kerap menghadapi trauma, ketakutan, hingga potensi intimidasi dari pihak pelaku maupun lingkungan sekitar agar tidak bersuara,” ungkap Fauqi.

Legislator asal Jawa Tengah ini juga menyoroti adanya risiko reviktimisasi atau menjadi korban berulang jika perlindungan tidak segera diberikan.

Banyak korban diketahui berasal dari kelompok rentan, seperti anak-anak dan masyarakat kurang mampu, yang menghadapi tembok tebal berupa relasi kuasa yang kuat dari pihak pelaku.

“Sangat ironis ketika korban justru takut melapor karena khawatir disalahkan atau mendapat tekanan. Tanpa perlindungan yang kuat, korban bisa mengalami penderitaan psikologis dan sosial yang lebih dalam,” tambahnya.

Selain aspek keamanan, Fauqi mendorong LPSK untuk memastikan pemenuhan hak kompensasi bagi para korban.

Menurutnya kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara atas penderitaan korban yang telah kehilangan banyak hal, mulai dari akses pendidikan hingga masa depan yang layak akibat dampak kejahatan seksual tersebut.

“Kompensasi bukan sekadar bantuan materi, tetapi bagian penting dari pemulihan dan keadilan. Negara harus berdiri di sisi korban dengan memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta hak ekonomi secara utuh,” pungkasnya.