Laporan: Afrizal Ilmi
TODAYNEWS.ID — Bareskrim Polri akan membawa perkembangan penyidikan kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Langkah tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan fakta dan bukti baru dalam perkara yang kini telah memasuki tahap penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Agenda tersebut melibatkan sejumlah unsur pengawas internal Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta ahli terkait.
Gelar perkara internal itu membahas perkembangan hasil penyidikan, termasuk fakta dan bukti baru yang ditemukan penyidik. Pelibatan berbagai unsur tersebut bertujuan memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum.
“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Divpropam, Itwasum, dan Kompolnas, juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menegaskan, penyidik turut memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap tahapan penanganan perkara. Dia menyebut proses penyidikan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.
Setelah menyelesaikan gelar perkara internal, Bareskrim akan melanjutkan pembahasan bersama Kejagung. Susatyo memastikan ekspose perkara dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026).
“Rencana Jumat kami laksanakan ekspose di Kejagung,” imbuh Susatyo.
Ekspose tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah penyidik sebelumnya menggelar perkara awal terkait dugaan makar. Hingga kini, perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan, tetapi Bareskrim belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar.
Kasus ini bermula dari terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dugaan praktik tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian perkara yang turut menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri.
Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.
Empat tersangka tersebut terdiri dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus sekaligus ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Perkembangan kasus tersebut juga diikuti dengan keputusan Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Selain proses pidana, Polri juga menjalankan pemeriksaan melalui mekanisme etik terhadap sejumlah perwira tinggi yang terseret perkara penyadapan. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta berlangsung pada 10 November, sedangkan sidang terhadap Eko Hadi digelar pada 17 November 2026.
Dalam dua sidang tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Sementara itu, Bareskrim masih melanjutkan penyidikan dugaan makar dengan agenda ekspose bersama Kejagung pada 20 November 2026.
Editor: Azis Arriadh
