Laporan: Afrizal Ilmi
Lambang Nahdlatul Ulama. TODAYNEWS.ID — Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim memberikan uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Namun, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.
Fahd menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia mengklaim uang yang diberikan tersebut secara khusus ditujukan untuk kepentingan organisasi NU.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Fahd mengatakan awalnya menolak permintaan tersebut. Namun, ia kemudian mengaku bersedia memberikan dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya,” ujar Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).
Ia kemudian mengklaim dana yang diberikan merupakan pinjaman untuk membantu kebutuhan penyelenggaraan Muktamar NU. Fahd menegaskan pemberian uang tersebut bukan untuk kepentingan lain.
“Akhinya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah adanya keterkaitan antara Muktamar ke-35 NU dan aliran uang hasil korupsi. Ia menegaskan organisasi NU tidak memiliki hubungan dengan klaim yang disampaikan Fahd.
“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” kata Gus Ipul kepada NU Online di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Gus Ipul meminta pihak-pihak yang menyampaikan tudingan tersebut menunjukkan bukti konkret. Menurutnya, pernyataan tanpa disertai bukti tidak seharusnya menyeret nama NU dan merugikan organisasi.
Ia juga mengingatkan bahwa tudingan mengenai aliran uang hasil korupsi ke penyelenggaraan Muktamar NU dapat mencemarkan nama baik jam’iyyah.
“Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam’iyyah,” tegasnya.
Meski membantah keterkaitan tersebut, Gus Ipul menyatakan PBNU akan mencermati perkembangan perkara, termasuk bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan mendatang.
Ia menegaskan pihak yang terbukti menyalurkan uang hasil korupsi untuk kepentingan Muktamar NU harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,” ujarnya.
Gus Ipul kembali memastikan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan penggunaan uang hasil korupsi. Ia meminta agar klaim mengenai aliran dana tersebut tidak serta-merta dikaitkan dengan organisasi NU tanpa bukti yang jelas.
Editor: Azis Arriadh