Bareskrim Polri Selidiki Dugaan “Under Invoicing” Ekspor Sawit

TODAYNEWS.ID – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit yang diduga dilakukan melalui praktik under invoicing.

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol. Setyo K. Heriyatno dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan penyidik telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah perusahaan eksportir sawit sebagai bagian dari proses penyidikan.

“Tim penyidik Subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT MMS yang berada di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara,” katanya tanpa merinci kapan kegiatan tersebut dilakukan.

Selain kantor perusahaan, penyidik juga menggeledah gudang milik perusahaan yang berlokasi di kawasan Pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (29/5).

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan. Barang bukti itu meliputi dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga beberapa unit CPU komputer.

Menurut Setyo, langkah penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan manipulasi data ekspor yang bertujuan mengurangi nilai sebenarnya dari komoditas sawit yang diekspor atau dikenal sebagai praktik under invoicing.

Praktik tersebut diduga berpotensi menyebabkan kerugian negara karena nilai transaksi ekspor yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Saat ini, lanjut dia, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap seluruh dokumen serta barang bukti yang telah diamankan.

“Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan saat penggeledahan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa penyidik akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi data ekspor tersebut.

“Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,” katanya.