Anggota DPR: Peran Perempuan di Parlemen Bawa Perspektif Lebih Lengkap dalam Kebijakan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan kehadiran perempuan di parlemen membawa perspektif yang lebih lengkap dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Ia juga mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif. Menurutnya, putusan tersebut penting untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memastikan perempuan mendapatkan ruang politik yang lebih adil dan substantif.

“Keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi angka administratif. Ini adalah bagian dari komitmen demokrasi agar kebijakan publik lahir dari perspektif yang lebih lengkap dan representatif,” kata Nurul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kehadiran perempuan di parlemen selama ini menunjukkan tren peningkatan. Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan di DPR RI tercatat sekitar 8,2 persen, lalu meningkat menjadi 11,5 persen pada 2004.

Setelah itu, angkanya kembali naik menjadi 18 persen pada 2009, sempat turun ke 17,3 persen pada 2014, dan kembali meningkat menjadi 20,5 persen pada 2019.

Sementara pada periode DPR RI 2024–2029, jumlah anggota perempuan mencapai 127 orang dari total 580 anggota DPR atau sekitar 21,9 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap kepemimpinan perempuan. Ruang politik kita perlahan bergerak lebih inklusif,” katanya.

Ia menambahkan, pengalaman sejumlah negara Eropa Utara atau negara-negara Nordik menunjukkan tingginya representasi perempuan dalam politik sering berkorelasi dengan kualitas tata kelola publik yang lebih baik.

Menurutnya, negara-negara seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Denmark selama bertahun-tahun dikenal memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen maupun pemerintahan. Kondisi itu berjalan beriringan dengan tingginya indeks transparansi, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta kualitas pelayanan publik.

“Keberagaman perspektif dalam parlemen membuat proses pengambilan kebijakan menjadi lebih kaya, lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lebih representatif,” ucap Nurul.