x

KPK Dalami Peran Dua Dirjen ATR/BPN dalam Penerbitan HGB Summarecon di Bogor

Laporan: Afrizal Ilmi

waktu baca 3 menit
Kamis, 19 Nov 2026 12:54 2

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dua direktur jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri mekanisme penerbitan sertifikat sekaligus peran pejabat terkait dalam proses administrasi pertanahan.

Dua pejabat yang diperiksa adalah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya.

Penyidik meminta keterangan keduanya mengenai tugas dan kewenangan masing-masing dalam penerbitan sertifikat HGB maupun Hak Guna Usaha (HGU).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali mekanisme penerbitan sertifikat serta posisi Asnaedi sebagai direktur jenderal. Pemeriksaan itu juga mencakup kewenangannya dalam proses administrasi pertanahan.

“Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU serta perannya selaku dirjen,” terang Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Virgo Eresta Jaya berfokus pada fungsi dan tugasnya sebagai Dirjen SPPR. Penyidik mendalami keterkaitan kewenangan tersebut dengan proses penerbitan sertifikat HGB dan HGU.

“Sedangkan untuk Saksi VEJ didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB,” sambung Budi.

Selain kedua dirjen tersebut, KPK turut memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang pada Ditjen PHPT, Muhammad Rizal. Penyidik mendalami kewenangan serta keterlibatannya dalam mekanisme penerbitan sertifikat.

“Kemudian Saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku direktur,” sebut Budi.

Pemeriksaan terhadap Asnaedi, Virgo Eresta Jaya, dan Muhammad Rizal berlangsung pada Rabu (18/11/2026). Penyidik meminta keterangan ketiganya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap terkait pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Utama Summarecon, Adrianto Pitojo Adi.

KPK juga mengembangkan penyidikan terhadap dugaan penerimaan uang lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Salah satu aspek yang didalami berkaitan dengan dugaan jual-beli jabatan melalui proses rotasi, promosi, dan mutasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyebut dugaan penerimaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan urusan internal kepegawaian. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya penerimaan dari layanan pertanahan lainnya.

“Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya,” jelas Budi pada 18 September 2026.

Adapun delapan tersangka dalam perkara dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon tersebut terdiri dari pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, dan pihak swasta.

Berikut daftar delapan tersangka yang telah ditetapkan KPK:

• Lampri (LMP), Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.

• Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

• Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon.

• Arif Sugiyanto (ARF).

• Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ).

• Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta.

• Erwin (ERW).

• Muhammad Fakhry (MF).

 

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

6 days ago
7 days ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA