Laporan: Afrizal Ilmi
Ketua Komisi III Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait pembahasan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Tangkapan Layar Youtube TV Parlemen TODAYNEWS.ID — Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan untuk memperjelas batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan. Pembahasan ini juga diarahkan untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mengancam hak privasi masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan isu penyadapan kembali menjadi perhatian setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi pengingat pentingnya aturan yang tegas bagi setiap lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan.
“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam pembahasan awal, Komisi III DPR RI meminta masukan dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Masukan tersebut diperlukan untuk membahas mekanisme penyadapan sekaligus memperjelas pelaksanaan kewenangan aparat dalam menjalankan tugasnya.
Habiburokhman menjelaskan penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum dan keamanan. Kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencegah maupun mengungkap tindak kejahatan, tetapi pelaksanaannya harus tetap berada dalam batas hukum.
Di sisi lain, penyadapan juga bersinggungan langsung dengan hak konstitusional masyarakat. Salah satu hak yang menjadi perhatian adalah privasi warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Habiburokhman merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan pentingnya perlindungan hak privasi. Putusan tersebut menjadi salah satu landasan perlunya pengaturan khusus mengenai syarat dan tata cara penyadapan.
“Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan,” katanya.
Menurut Habiburokhman, ketentuan mengenai penyadapan sebenarnya sudah tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkotika.
Namun, berbagai aturan tersebut belum memiliki standar prosedur yang seragam. Perbedaan terlihat dari mekanisme perizinan pengadilan, pelaksanaan penyadapan tanpa izin pengadilan, hingga ketentuan mengenai batas waktu penyadapan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan antarlembaga. Habiburokhman juga menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan yang secara tegas menjamin perlindungan data dan informasi pribadi masyarakat.
“Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi,” katanya.
Karena itu, Komisi III DPR RI mendorong pembentukan aturan khusus yang dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan. Regulasi tersebut diharapkan mengatur secara terperinci prosedur, persyaratan, batas waktu, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyadapan.
Habiburokhman menegaskan pengaturan tersebut harus mampu menjamin pelaksanaan penyadapan secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Kepentingan penegakan hukum tetap harus berjalan tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan perlindungan privasi masyarakat.
“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” kata dia.
Melalui pembahasan RUU Penyadapan, Komisi III DPR RI berharap terdapat kepastian hukum mengenai batas kewenangan setiap lembaga. Aturan tersebut juga diharapkan menjadi instrumen pengawasan agar penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan hukum serta tetap menghormati hak konstitusional warga negara.
Editor: Azis Arriadh