Konflik Elite Politik Berpotensi Alihkan Perhatian Publik dari Masalah Ekonomi

TODAYNEWS.ID — Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar, menilai konflik di antara elite politik berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan ekonomi dan sosial yang lebih mendesak.

Menurut Media, masyarakat justru berisiko menjadi pihak yang dirugikan ketika pertikaian politik lebih banyak menyita perhatian publik. Sementara itu, berbagai persoalan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, kenaikan biaya hidup, dan ketimpangan kebijakan pemerintah membutuhkan pengawasan serius.

Baca Juga

3 jam  lalu

Transisi Politik Jangan Ganggu Industri, Parlemen Ingatkan Ancaman PHK

3 Dhanis

Ia menilai konflik antarelite politik tidak memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Sebaliknya, pertikaian tersebut justru berpotensi membuat publik terjebak dalam perdebatan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.

“Hari ini elit sedang bertengkar. Ketika elit bertengkar, yang untung tetap elit, dan masyarakat tidak dapat apa-apa. Gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah, dan pelanduk itu masyarakat. Kita tidak dapat apa-apa,” ujar Media melalui unggahan akun Instagram @mediaaskar, Minggu (15/11/2026).

Media menyayangkan perhatian masyarakat yang lebih banyak tersita untuk mengikuti perkembangan konflik politik. Dinamika pejabat yang mundur hingga isu pengkhianatan politik dinilai berisiko menutupi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Minta Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Dijerat Pasal Makar

21 Dhanis

Padahal, terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih akibat tekanan ekonomi dan sosial. Ia mencontohkan buruh yang kehilangan pekerjaan, petani yang kehilangan lahan, nelayan yang menghadapi pencemaran laut, hingga guru honorer dengan penghasilan minim.

“Jadi berhentilah. Yang harus ditangisi saat ini adalah buruh yang di-PHK, petani yang kehilangan lahannya, nelayan yang lautnya tercemar, dan juga guru honorer yang gajinya bahkan tidak cukup untuk biaya hidup satu bulan,” tegasnya.

Untuk menggambarkan situasi tersebut, Media menggunakan istilah panem et circenses atau roti dan sirkus yang dikenal dalam sejarah Romawi kuno. Istilah tersebut merujuk pada strategi memberikan hiburan kepada masyarakat agar perhatian mereka teralihkan dari persoalan yang lebih penting.

Menurutnya, kondisi tersebut berisiko membuat masyarakat lebih sibuk menikmati tontonan politik daripada memperjuangkan hak-haknya. Ia melihat fenomena itu mulai tercermin dari perhatian publik terhadap pertikaian antarelite politik.

“Jadi maknanya beri rakyat tontonan supaya masyarakat itu lupa menuntut haknya. Dan hari ini itulah yang terjadi,” katanya.

Media juga mengingatkan bahwa sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat justru berpotensi luput dari pembahasan publik. Persoalan tersebut meliputi kenaikan cicilan rumah, pengangguran, tarif transportasi daring, hingga perubahan desil kesejahteraan.

Selain persoalan ekonomi, ia menyoroti pentingnya pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah investasi Danantara pada perusahaan minyak di Amerika Serikat.

Media mempertanyakan tingkat keuntungan dan risiko dari investasi tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui dampak keputusan investasi itu karena berkaitan dengan aset perusahaan milik negara.

“Untung atau rugi itu kita tidak tahu. Karena kalau rugi yang menanggung adalah BUMN, dan aset BUMN itu milik publik, milik kita,” tuturnya.

Ia menilai risiko investasi BUMN tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masyarakat sebagai pemilik aset publik. Karena itu, keputusan investasi pemerintah perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan agar penggunaan aset negara dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Media turut menyoroti fungsi oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menurutnya tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut dinilai berisiko melemahkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan.

Ia mengibaratkan situasi politik saat ini seperti kereta yang berjalan tanpa lampu dan rem. Perumpamaan tersebut digunakan untuk menggambarkan kekhawatirannya terhadap lemahnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

“Kita juga jadi lupa bahwa saat ini di DPR itu tidak ada oposisinya. Jadi ini negara seperti kereta tanpa lampu. Tidak ada remnya, tidak ada lampunya, dan fungsi oposisi itu lumpuh,” ungkapnya.

Media pada akhirnya mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengikuti pertikaian politik yang berkembang di kalangan elite. Perhatian publik juga perlu diarahkan pada persoalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.