Transisi Politik Jangan Ganggu Industri, Parlemen Ingatkan Ancaman PHK

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, meminta pemerintah menjaga stabilitas industri nasional di tengah dinamika politik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Menurut Kaisar, pemerintah perlu mewaspadai dampak perubahan situasi politik terhadap dunia usaha. Terlebih, industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja berpotensi terdampak jika kondisi ekonomi tidak dikelola dengan baik.

Baca Juga

3 hari  lalu

Gibran Disebut Resmi Mundur dari Jabatan Wapres

25 Afrizal Ilmi

Dia menilai, respons positif pasar saham belum cukup untuk menggambarkan kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh. Sebab, penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru diikuti pelemahan nilai tukar rupiah.

Kaisar mencontohkan pergerakan pasar keuangan pada Kamis (12/11). Saat itu, IHSG tercatat menguat 2,66 persen ke level 5.250,90. Sementara rupiah melemah 0,48 persen hingga menyentuh Rp18.232 per dolar AS.

“Penguatan IHSG tentu menjadi sentimen positif. Tetapi kita tidak boleh hanya melihat angka di pasar saham. Ketika rupiah masih tertekan, ada konsekuensi ekonomi yang perlu diantisipasi, terutama bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku, mesin, dan komponen impor,” kata Kaisar dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Buka Peluang Tindak Lanjuti Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

39 Dhanis

Dia menjelaskan, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban biaya produksi bagi sejumlah sektor industri yang masih mengandalkan bahan baku dan komponen impor.

Sektor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman dinilai menjadi industri yang perlu mendapat perhatian. Sebab, kenaikan harga bahan baku berpotensi menggerus margin keuntungan perusahaan.

Jika tekanan tersebut terus berlanjut tanpa langkah antisipasi, perusahaan bisa mengurangi kapasitas produksi. Bahkan, bukan tidak mungkin berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jangan sampai transisi politik justru membuat dunia usaha menahan ekspansi, sementara pekerja menjadi pihak yang paling menanggung risikonya. Pemerintah harus menjamin bahwa pergantian kepemimpinan tidak mengganggu kesinambungan kebijakan ekonomi dan industri nasional,” tegasnya.

Karena itu, Kaisar meminta pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi keberlangsungan industri nasional.

Mulai dari menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjamin pasokan bahan baku, memperluas akses pembiayaan, hingga memberikan dukungan bagi industri padat karya yang menghadapi tekanan biaya produksi.

Dia juga meminta kementerian dan lembaga terkait meningkatkan koordinasi untuk memantau perkembangan sektor industri. Terutama terkait potensi penurunan utilisasi pabrik dan pengurangan jumlah tenaga kerja.

“Komisi VII ingin memastikan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya tercermin dalam indeks saham, tetapi juga dirasakan oleh industri dan pekerja. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar pasar merespons positif, melainkan pabrik tetap beroperasi, investasi berjalan, dan lapangan kerja terlindungi,” pungkas Kaisar.