KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Blueray Cargo ke ASN Bea Cukai

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang dari PT Blueray Cargo kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pengusutan tersebut dilakukan dengan memeriksa seorang ASN Bea Cukai berinisial AHN sebagai saksi pada Senin (9/11/2026). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.

Baca Juga

3 hari  lalu

Hinca Pandjaitan Minta Sanksi bagi Aparat yang Salahgunakan UU Perampasan Aset

24 Afrizal Ilmi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menggali pengetahuan AHN mengenai dugaan penerimaan uang dari perusahaan kargo tersebut.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya oleh penyidik terkait dugaan penerimaan dari PT BC (Blueray Cargo) untuk para pihak di Subdit Penindakan Bea Cukai,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Baca Juga

6 hari  lalu

Yusril Sebut Prabowo Tahu Jadi Korban Penyadapan dari Suyudi

102 Afrizal Ilmi

Pengembangan penyidikan berlanjut pada 21 Juli 2026. Saat itu, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengusut lebih lanjut perkara tersebut.

Hingga September 2026, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta yang terkait dengan PT Blueray Cargo.

Para tersangka tersebut yakni Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan.

Dari pihak Blueray Cargo, KPK menetapkan pemilik perusahaan John Field, Manajer Operasional Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri sebagai tersangka.

Tiga tersangka lainnya berasal dari lingkungan Bea Cukai, yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Prasojo, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH, serta pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD.

Pengusutan perkara kembali berkembang pada 28 Oktober 2026. KPK menerbitkan satu sprindik umum dan melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus serta Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Sehari kemudian, penyidik melanjutkan penggeledahan di enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus.

Pada 30 Oktober 2026, KPK kembali menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang.

Rangkaian penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Selain menelusuri dugaan kerugian negara, KPK juga mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.