Dasco Buka Suara soal Usulan Percepatan Pembahasan RUU Penyadapan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyebut usulan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan berpotensi berkembang dalam masa persidangan DPR.

Dasco mengatakan bahwa sejumlah fraksi disebut telah menyampaikan usulan agar regulasi tersebut segera dibahas.

Baca Juga

2 hari  lalu

Prabowo Ajak 11 Dubes Negara Sahabat Perkuat Hubungan Bilateral

33 Dhanis

“Soal RUU Penyadapan, ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dasco mengatakan, usulan percepatan pembahasan RUU Penyadapan sebelumnya telah disampaikan secara informal oleh beberapa fraksi sebelum masa sidang dimulai.

“Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” ujarnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Ini Pesan Afifuddin di Hari Ulang Tahun ke-73 KPU RI  

13 Akbar Budi

Meski demikian, Dasco menyebut DPR masih akan melihat perkembangan dinamika politik dan pembahasan di internal parlemen sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

“Tetapi kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid, mendorong percepatan pembahasan RUU Penyadapan menyusul dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Jazilul, kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya payung hukum yang mengatur secara menyeluruh kewenangan penyadapan oleh aparat negara.

Ia menegaskan bahwa regulasi diperlukan untuk memastikan penyadapan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan berada dalam pengawasan yang jelas.

“Harus ada satu payung hukum yang mengatur seluruh aktivitas penyadapan, mulai dari siapa yang berwenang, kondisi seperti apa penyadapan boleh dilakukan, hingga siapa yang mengawasi,” kata Jazilul, Minggu (8/11/2026).

Dia menilai pembahasan RUU Penyadapan tidak boleh terus tertunda. Terlebih, rancangan regulasi tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2025.

Jazilul menjelaskan, aturan mengenai penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah regulasi, di antaranya KUHAP dan Undang-Undang Intelijen Negara. Karena itu, diperlukan harmonisasi agar tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan.

“Ini persoalan yang sangat serius. Jika Presiden saja bisa menjadi sasaran dugaan penyadapan oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangan, tentu publik berhak mendapatkan penjelasan transparan,” pungkasnya.