Pengamat Ungkap Dua Skenario Politik Prabowo Jika Gibran Tersingkir

TODAYNEWS.ID – Masa depan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak hanya berkaitan dengan polemik hukum dan konstitusi, tetapi juga kepentingan politik menuju Pilpres 2029.

Bahkan, keberadaan Gibran di pemerintahan disebut menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan partai-partai politik di parlemen.

Baca Juga

5 hari  lalu

Gagal Kembalikan Mobil Dinas dan Laptop, Ketua KPU Langkat Resmi Dipecat DKPP

121 Dhanis

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Gibran berpotensi menjadi kompetitor bagi kekuatan politik lain pada kontestasi mendatang. Faktor popularitas, usia yang relatif muda, serta nama besar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi modal politik tersendiri bagi Gibran.

Menurut Arifki, partai-partai politik tentu memiliki kalkulasi dalam menyikapi polemik yang melibatkan Gibran. Mereka dinilai tidak ingin persoalan tersebut justru menjadi momentum bagi Gibran untuk memperkuat popularitas dan memperluas ruang manuver politiknya.

“Partai-partai tentu memiliki perhitungan politik terhadap posisi Gibran. Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029,” kata Arifki di Jakarta, pada Senin (9/11/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

OJK Sanksi Supra Sekuritas, Pengamat Minta Pandu Sjahrir Mundur dari Danantara

23 Dhanis

Di sisi lain, Arifki melihat kemungkinan Gibran keluar dari pemerintahan juga dapat memberikan keuntungan politik bagi Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, situasi tersebut berpotensi membuka ruang bagi Prabowo untuk memperluas konsolidasi dengan berbagai kekuatan politik tanpa terlalu dibayangi irisan kepentingan dengan Jokowi.

“Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029,” ujar Arifki.

Meski demikian, Arifki mengingatkan keluarnya Gibran dari pemerintahan tidak serta-merta menguntungkan Prabowo. Sebab, selama ini polemik seputar Gibran juga menjadi salah satu sasaran kritik masyarakat sipil dan kelompok politik terhadap pemerintah.

Dia menyebut Gibran selama ini menjadi semacam penampung kritik politik yang turut menyerap perhatian kelompok-kelompok kritis. Jika Gibran tidak lagi berada dalam pemerintahan, tekanan politik berpotensi lebih langsung mengarah kepada Prabowo.

“Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran. Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo,” jelasnya.

Arifki juga menyoroti sikap kritis PDIP dan Demokrat terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran. Menurutnya, dorongan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme DPR tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik partai-partai dalam menentukan arah kekuasaan.

Apabila terjadi perubahan pada posisi wakil presiden, kata dia, terbuka peluang munculnya kontestasi baru di antara partai-partai politik untuk menentukan konfigurasi kepemimpinan berikutnya.

“Kalau sampai terjadi perubahan posisi wakil presiden, tentu akan muncul ruang kontestasi baru. Partai-partai politik memiliki kepentingan untuk ikut menentukan arah dan figur dalam konfigurasi kekuasaan berikutnya. Dalam politik, tidak ada ruang kekuasaan yang benar-benar kosong tanpa diperebutkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Arifki menilai dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi juga dapat berdampak terhadap peta oposisi di Indonesia.

Menurutnya, jika hubungan kedua tokoh tersebut mengalami keretakan terbuka, masyarakat sipil berpeluang memperoleh ruang lebih besar untuk membangun kekuatan penyeimbang pemerintah.

“Bagi masyarakat sipil, pecahnya koalisi Prabowo-Jokowi justru bisa menjadi berkah karena membuka peluang lahirnya oposisi baru. Selama ini, fungsi oposisi belum maksimal dikelola oleh PDIP maupun kelompok politik lainnya yang terkadang masih menunjukkan sikap setengah hati terhadap pemerintah,” pungkasnya.