DPR Soroti Dugaan Penyelewengan 600 Ton Beras SPHP, Bulog Diminta Evaluasi

TODAYNEWS.ID – Temuan Menteri Pertanian terkait dugaan penyimpangan pengelolaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mendapat sorotan serius dari Parlemen.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Riyono Caping, meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mengevaluasi sistem pengawasan distribusi beras tersebut.

Baca Juga

5 hari  lalu

Presiden Prabowo Minta Definisi Tipikor Dikaji Ulang: Lindungi Kekayaan Negara

109 Dhanis

Riyono menyayangkan adanya dugaan oknum yang memanfaatkan program beras SPHP untuk meraup keuntungan pribadi. Padahal, beras tersebut disubsidi pemerintah menggunakan uang rakyat agar bisa dijual dengan harga terjangkau.

“Subsidi beras SPHP mencapai Rp 6.000 per kg sehingga bisa dibeli rakyat dengan harga Rp 12.500. Artinya, ada hak masyarakat yang harus dijaga dalam rantai pasok beras SPHP. Jangan sembrono mengelolanya,” kata Riyono pada Sabtu (31/10/2026).

Menurutnya, program SPHP memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah dan warga perdesaan.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Pertanyakan Insentif Rp 1 Triliun untuk Kepala Daerah Pendukung MBG

114 Dhanis

Dia menilai dugaan penyimpangan melalui mekanisme KLIK SPHP menunjukkan masih adanya kelemahan pengawasan internal Bulog. Karena itu, sistem pengelolaan dan pemantauan distribusi perlu diperkuat dengan dukungan teknologi.

“Pengambilan sehari dua ton sudah dibatasi dengan jelas, tetapi kenapa bisa bobol? Lemahnya pengawasan internal menunjukkan evaluasi sistem dan model pengelolaan SPHP wajib dilakukan Bapanas dan Bulog,” ujarnya.

Adapun dugaan penyimpangan tersebut mencapai 600 ton beras SPHP. Dengan asumsi keuntungan Rp 4.500 per kg, potensi kerugian negara diperkirakan hampir Rp 2,7 miliar.

Riyono menyebut modus pengoplosan dan pengemasan ulang atau repacking semestinya bisa dideteksi lebih awal jika pengawasan distribusi berjalan ketat.

“Pengawasan internal harus diperkuat. Pendekatan teknologi dalam pengelolaan SPHP harus memastikan penyaluran sampai ke titik aman dan mampu mendeteksi dini penyimpangan,” pungkasnya.