DPR Minta Pemda Gratiskan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak El Nino

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Irmawan, meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penyaluran bantuan air bersih gratis bagi warga terdampak kekeringan akibat El Nino.

Dia mengingatkan masyarakat tidak boleh dibebani biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Baca Juga

2 hari  lalu

Presiden Prabowo Minta Definisi Tipikor Dikaji Ulang: Lindungi Kekayaan Negara

91 Dhanis

“Kami meminta pemerintah daerah bergerak cepat dan memaksimalkan distribusi air bersih secara gratis. Jangan sampai masyarakat yang kesulitan mendapatkan air justru harus mengeluarkan uang lagi untuk membelinya,” kata Irmawan di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Irmawan menyoroti data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat krisis air bersih terjadi di sembilan wilayah, meliputi Kabupaten Bogor, Boyolali, Pekalongan, Sragen, Grobogan, Kulon Progo, Jombang, Bone, dan Kota Tangerang Selatan. Bencana tersebut berdampak pada 77.555 keluarga atau 267.913 jiwa.

Sebab itu, legislator dari Fraksi PKB ini meminta Pemda berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah desa untuk memetakan wilayah terdampak serta memastikan bantuan menjangkau warga yang membutuhkan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Minta Sengketa Lahan Rusun di Tanah Abang Diselesaikan Lewat Pengadilan

60 Dhanis

“Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah desa untuk memetakan wilayah krisis air bersih,” ujar Irmawan.

Lebih lanjut, dia juga mendorong agar distribusi menggunakan mobil tangki dan penyediaan tempat penampungan air sementara perlu dioptimalkan.

“Kualitas air yang disalurkan juga harus dipastikan aman untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan konsumsi,” katanya.

Selain penanganan darurat, Irmawan mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemda mempercepat pembangunan infrastruktur air, seperti sumur dalam dan embung desa, terutama di daerah rawan kekeringan.

Dia juga meminta Pemda mengoptimalkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung distribusi air bersih. Jika kondisi semakin kritis, pemerintah daerah diminta mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat.

“Bantuan air bersih gratis harus menjadi bentuk nyata kehadiran negara. Pemerintah harus memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi selama kekeringan berlangsung,” pungkasnya.