Jalankan Arahan Presiden, Kemen PKP Percepat Pembangunan Huntap Korban Bencana di NTT dan Sumatera

TODAYNEWS.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) mempercepat penanganan pascabencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah wilayah Sumatera, khususnya dalan pembangunan hunian tetap (huntap).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan percepatan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta proses pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana tidak berbelit-belit.

Baca Juga

2 hari  lalu

Imbauan BNPB: Tetap Tenang dan Kurangi Aktivitas di Luar Ruangan

80 Akbar Budi

Hal itu ditegaskan Ara sapaan akrab Maruarar, dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Kepala BPS Amalia Widyasanti tersebut digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus bekerja lebih cepat dari biasanya. Saudara-saudara kita sedang menderita dan tinggal di pengungsian, jadi kita harus punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi,” kata Ara.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bantuan perbaikan rumah diberikan berdasarkan tingkat kerusakan. Nilainya Rp 15 juta untuk rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rusak berat, baik pembangunan kembali di lokasi semula maupun relokasi.

Baca Juga

2 hari  lalu

Imbauan BNPB: Tetap Tenang dan Kurangi Aktivitas di Luar Ruangan

80 Akbar Budi

Tito meminta pemerintah daerah memastikan data penerima akurat. Data kerusakan harus dicatat secara rinci berdasarkan nama dan alamat, kemudian diverifikasi untuk mencegah data ganda dan kesalahan kategori kerusakan.

“Pemerintah daerah kami minta mendata kerusakan secara detail (by name by address). Selain diusulkan dan ditandatangani Bupati, saya minta ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari sebagai pemeriksaan awal, baru kemudian dicek ulang oleh BPS supaya tidak ada data ganda atau salah hitung kategori kerusakan,” kata Tito.

Selanjutnya, Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan pihaknya turut memeriksa data yang disampaikan pemerintah daerah kepada BNPB. BPS juga memanfaatkan data desa dan sosial ekonomi nasional untuk memetakan wilayah serta warga terdampak.

“BPS membantu memeriksa ulang data-data yang dikirimkan para Bupati dan Wali Kota kepada BNPB secara detail (by name by address),” ujar Amalia.

Sementara itu, pembangunan huntap di Sumatera sampai kini masih terus berjalan melalui skema gotong royong CSR Buddha Tzu Chi. Dari total target 2.603 unit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagian telah selesai dan diserahterimakan kepada warga.

Di Aceh, 480 dari target 1.000 unit telah selesai. Di Sumatera Utara, 562 dari target 1.103 unit telah rampung. Sedangkan di Sumatera Barat, pembangunan 500 unit di Kota Padang dan Kabupaten Agam masih berlangsung bertahap.

Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP dan LKPP untuk mempercepat proses lelang sekaligus memperketat pengawasan anggaran.

Lebih lanjut, Ara menegaskan pembangunan harus dilakukan cepat, namun tetap menjaga kualitas dan ketepatan sasaran. Dia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk melakukan korupsi.

“Kalau ada yang berani korupsi di tengah bencana, itu sangat keterlaluan dan pasti harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Ara.