Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 28 Agustus 2026. Foto: BPMI Setpres TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin masyarakat adat Dayak, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat di tingkat lokal. Tokoh adat dinilai memiliki posisi strategis karena dekat dengan masyarakat dan dapat membantu menyampaikan edukasi mengenai pengelolaan lahan.
“Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah serta menangani karhutla secara bersama,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2026).
Panglima Jilah menilai masyarakat adat memiliki tanggung jawab dalam mengawasi aktivitas pembakaran lahan di wilayah masing-masing. Menurutnya, pengawasan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang memahami kondisi dan batas wilayah adatnya.
“Jadi kalau kita membakar, di mana lahan ladang kita dibakar, di situlah kita yang akan monitoringnya,” ujarnya.
Panglima Jilah menjelaskan tradisi berladang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dayak yang telah berlangsung sejak lama. Menurut dia, praktik tersebut sudah ada sebelum perkebunan berkembang luas di Kalimantan.
Kedekatan masyarakat Dayak dengan alam, lanjutnya, membuat kelestarian lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat.
Upaya pencegahan karhutla juga dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan para tokoh adat. Edukasi tersebut diarahkan agar masyarakat memahami pentingnya pengendalian pembakaran dan tidak menggunakan api secara sembarangan.
“Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan karena masyarakat adat itu identik, dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Kita menjaga,” ujar Panglima Jilah.
Pertemuan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat adat dalam menjaga kawasan Kalimantan.
Selain dukungan personel dan teknologi, pengendalian karhutla membutuhkan partisipasi masyarakat yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi lingkungan dan wilayah tempat mereka tinggal.