DPR Soroti Sidak Dirjen Imigrasi di Canggu: Jangan Tunggu WNA Viral Baru Bertindak

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo, menyoroti inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Direktur Jenderal Imigrasi di kawasan Canggu, Bali, terhadap pengawasan warga negara asing (WNA).

Dia meminta pengawasan terhadap WNA diperkuat dan tidak hanya dilakukan setelah persoalan menjadi viral. Ia pun mengapresiasi langkah Dirjen Imigrasi yang turun langsung melakukan pengawasan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Prabowo Sebut Tiga Minggu ke Depan Masih Masa Rawan, Negara Pastikan Warga Flores Tak Sendiri

83 Dhanis Iswara

Namun, legislator dari Fraksi PKB itu mengingatkan agar sidak tidak boleh sekadar menjadi respons atas pemberitaan atau keluhan masyarakat.

“Kalau persoalan WNA sudah berulang kali muncul di Bali, berarti yang harus dievaluasi bukan hanya WNA-nya, tapi juga sistem pengawasannya. Negara tidak boleh kalah cepat dengan pelanggaran,” tegas Mafirion pada Sabtu (29/8/2026).

Menurut Mafirion, Bali merupakan salah satu pintu utama masuknya orang asing ke Indonesia. Karena itu, pengawasan terhadap WNA harus dilakukan sejak mereka masuk ke Indonesia, selama berada di wilayah Indonesia, hingga meninggalkan Indonesia.

Baca Juga

3 hari  lalu

Tehaskan Negara Hadir Tangani Karhutla, Prabowo: Semua Unsur Pemerintah Bekerja Efektif

90 Dhanis Iswara

“Jangan hanya memeriksa paspor dan izin tinggal. Lihat juga aktivitasnya. Dia tinggal di mana, bekerja apa, menjalankan usaha apa, dengan siapa berusaha, dan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan izin yang dimilikinya,” ujarnya.

Dia meminta Ditjen Imigrasi membangun sistem pengawasan berbasis data dan intelijen, terutama di wilayah yang menjadi konsentrasi WNA seperti Canggu, Kuta, Seminyak, Ubud, dan kawasan pariwisata lainnya.

Menurutnya, data keimigrasian harus dapat dipadukan dengan laporan masyarakat, informasi pemerintah daerah, kepolisian, pengelola penginapan, hingga informasi terkait aktivitas usaha WNA. Data tersebut dinilai penting sebagai bahan deteksi dini.

“Jangan menunggu masyarakat mengunggah video ke media sosial. Kalau masyarakat sudah terlebih dahulu mengetahui keberadaan WNA yang bermasalah, berarti sistem pengawasan kita harus diselidiki,” katanya.

Lebih lanjut, Mafirion menilai pengawasan terhadap WNA tidak boleh hanya menyasar pelanggaran administratif seperti overstay.

Dia meminta Imigrasi turut mengawasi dugaan penyalahgunaan izin tinggal, bekerja tanpa izin, menjalankan usaha secara ilegal, menggunakan dokumen yang tidak sesuai, hingga aktivitas yang mengganggu ketertiban umum.

“Imigrasi tidak mungkin bekerja sendirian. Tetapi koordinasi juga jangan hanya rapat dan membuat berita acara. Harus ada operasi bersama, pertukaran data dan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.

Dia mengatakan koordinasi antara Imigrasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, aparat desa atau kelurahan, serta masyarakat perlu diperkuat melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Mafirion juga meminta WNA yang terbukti melakukan pelanggaran berat atau berulang tidak hanya dideportasi. Menurutnya, mereka juga harus dipastikan masuk dalam mekanisme penangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau orang yang sama berkali-kali melanggar kemudian dideportasi dan bisa masuk lagi tanpa ada evaluasi, apa penegakan hukum? Kita harus memastikan ada efek jera,” ujarnya.

Indonesia Tak Boleh Jadi Negara Tanpa Hukum

Meski meminta pengawasan diperketat, Mafirion menegaskan Indonesia tetap terbuka bagi wisatawan, investor, maupun orang asing yang datang secara legal dan memberikan manfaat.

“Kami menyambut baik wisatawan, investor dan orang asing yang datang secara legal dan memberikan manfaat. Tetapi Indonesia bukan negara tanpa hukum. Siapa pun yang datang wajib tunduk pada hukum Indonesia,” katanya.

Dia berharap sidak Dirjen Imigrasi di Canggu menjadi momentum untuk mengubah pola pengawasan WNA di Bali. Pengawasan diharapkan bergeser dari reaktif menjadi preventif, dari sekadar pemeriksaan dokumen menjadi pengawasan aktivitas, serta dari operasi sesaat menjadi pengawasan berkelanjutan.

“Bali jangan sampai menjadi tempat orang asing merasa bebas melakukan apa saja. Negara harus hadir sebelum pelanggaran terjadi, bukan setelah masalah menjadi viral. Jangan sampai masyarakat lokal menjadi merasa tamu di tanahnya sendiri. Ini yang harus dijaga,” pungkas Mafirion.